PERISAILAMPUNG.COM — PT PELABUHAN Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 2 Panjang menjalin sinergi strategis dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam upaya memperkuat layanan logistik nasional yang berintegritas dan berdaya saing global.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum yang digelar di Pelabuhan Panjang, Kamis (9/10/2025) dihadiri oleh Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo, S.H., LL.M, Kepala KSOP Kelas I Panjang Hot Marojahan Hutapea, serta General Manager Pelindo Regional 2 Panjang Imam Rahmiyadi.
Dalam sambutannya, Danang Suryo Wibowo menegaskan komitmen Kejaksaan untuk berperan aktif mendukung program Asta Cita Presiden dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung harus berjalan seiring dengan perbaikan sistem di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pelaku usaha agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kejaksaan berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum, memastikan kepastian hukum serta menciptakan ekosistem bisnis yang sehat,” ujar Danang.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Panjang Hot Marojahan Hutapea menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi di lingkungan pelabuhan untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance).
“Sebagai regulator, kami selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk Pelindo, untuk membangun ekosistem pelabuhan yang terdigitalisasi, transparan, dan efisien. Harapan kami, Pelabuhan Panjang terus berkembang menjadi motor penggerak logistik nasional yang modern dan berkelanjutan,” ungkap Hot Marojahan.
Dalam kesempatan yang sama, General Manager Pelindo Regional 2 Panjang Imam Rahmiyadi mengajak seluruh pihak untuk menjaga pelabuhan sebagai objek vital nasional.”Tagline kami adalah Pelabuhan Bersih, yang hanya dapat terwujud jika semua pihak bersinergi. Pelabuhan ini milik bersama, sehingga perlu dijaga bersama, baik dari sisi layanan maupun penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan begitu, pelabuhan dapat berjalan optimal dan memperkuat konektivitas logistik nasional,” kata Imam Rahmiyadi.
Kegiatan penyuluhan hukum yang mengusung tema “Peningkatan Layanan Kegiatan Logistik yang Berintegritas dan Berdaya Saing Global serta Peran Kejaksaan untuk Asta Cita Presiden dan Mendukung Kegiatan Ekonomi Nasional” ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait.
Di antaranya, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Panjang, Balai Karantina Pertanian dan Kesehatan, TNI AL, Polsek Panjang, serta perwakilan asosiasi dan pengguna jasa pelabuhan seperti INSA, APBMI, ALFI/ILFA, ISAA, Organda, dan GINSI Lampung.
Melalui kegiatan ini, Pelindo Panjang dan Kejati Lampung berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan sistem logistik nasional yang bersih, efisien, dan berkeadilan. (Rls)
About the Author
