OJK dan Pemprov Lampung Perkuat Akses Keuangan untuk UMKM dan Ekonomi Desa

PERISAILAMPUNG.COM– TIM Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang digelar di Bandar Lampung, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung.

Rapat dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bank Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Lampung, industri jasa keuangan, TPAKD kabupaten/kota se-Lampung, hingga unsur pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya.

Forum tersebut menjadi ajang evaluasi berbagai program yang telah dijalankan sekaligus menyusun langkah strategis untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan TPAKD memiliki peran penting sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan dalam mempercepat akses keuangan di daerah.

Menurutnya, sepanjang 2025 hingga Triwulan I Tahun 2026, berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari edukasi literasi dan inklusi keuangan, business matching, hingga pengembangan sektor keuangan syariah.

“Melalui kolaborasi yang kuat antaranggota TPAKD, kita perlu terus mendorong peningkatan akses keuangan, memperkuat UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Otto.

Ia menjelaskan, sejumlah program unggulan seperti Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), SICANTIKS, serta Bank Sampah Sekolah terus dioptimalkan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor produktif daerah.

Hingga Semester I Tahun 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Lampung telah menjangkau sekitar 74 ribu debitur. Sementara Program Simpanan Pelajar (SimPel) telah diikuti 16.718 pelajar. Selain itu, tiga Desa PERKASA juga telah ditetapkan sebagai model pengembangan akses keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, TPAKD harus mampu menjadi forum strategis yang memastikan setiap program berjalan sesuai arah kebijakan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, maupun mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung,” tegasnya.

Dalam rapat pleno tersebut, peserta juga mengevaluasi sejumlah program prioritas, di antaranya optimalisasi penyaluran KUR, Program SimPel, Desa PERKASA, literasi pasar modal, pengembangan UMKM, program EPIKS, hingga pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah dan berbagai program inklusi keuangan lainnya.

Melalui rapat pleno Semester I Tahun 2026 ini, seluruh anggota TPAKD Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi guna memperluas akses keuangan masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperkuat sektor UMKM dan ekonomi produktif, serta mendukung pembangunan ekonomi Lampung yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing. (*)