Gubernur Mirza Tekankan Digitalisasi untuk Tingkatkan PAD dan Pelayanan Publik

Foto : Dok Adpim

PERISAILAMPUNG.COM — GUBERNUR Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas percepatan digitalisasi pelayanan publik melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Dalam arahannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sektor primer menyerap hampir dua juta tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar enam hingga tujuh juta masyarakat Lampung,” ujarnya.

Menurutnya, nilai komoditas sektor primer di Lampung diperkirakan mencapai hampir Rp150 triliun, dengan perputaran uang sepanjang 2025 mencapai Rp528 triliun. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh baru berkisar Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun atau belum mencapai lima persen dari total aktivitas ekonomi daerah.

“Masyarakat menginginkan fasilitas publik yang lebih baik, mulai dari sekolah, jalan, hingga pusat pelayanan ekonomi. Namun, kemampuan fiskal daerah masih terbatas,” katanya.

Gubernur Mirza menilai belum optimalnya digitalisasi transaksi daerah menjadi salah satu penyebab rendahnya PAD karena masih adanya potensi kebocoran pendapatan.

Ia mencontohkan sektor pariwisata Lampung pada 2024 yang mencatat 27 juta wisatawan dengan perputaran ekonomi mencapai Rp55,5 triliun. Dari angka tersebut, potensi tambahan pajak PB1 diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun, sementara realisasi penerimaan pajaknya masih di bawah Rp700 miliar.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengembangkan super app “Lampung-In” yang akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, mulai dari pembayaran PAD dan pajak daerah, layanan Samsat, hingga sistem pelaporan masyarakat.

“Selain meningkatkan pendapatan daerah, digitalisasi juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat,” ujarnya.

Mirza menambahkan, birokrasi yang panjang selama ini membuat laporan masyarakat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) kerap membutuhkan waktu hingga dua bulan untuk ditindaklanjuti.

“ETPD bukan sekadar mengubah transaksi menjadi digital, tetapi juga membangun transparansi dan integritas tata kelola keuangan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan HLM TP2DD menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi pembangunan daerah melalui sinkronisasi peta jalan dan rencana aksi ETPD di Lampung.

“Hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat sasaran, bermanfaat, dan bersih dari korupsi. Tujuan utama pemanfaatan teknologi adalah menghadirkan manfaat nyata yang dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Jihan.

Menurutnya, transformasi digital merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Meski demikian, Jihan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari kebiasaan masyarakat menggunakan uang tunai hingga keterbatasan infrastruktur internet dan fasilitas digital di sejumlah wilayah.

“Pertemuan ini penting agar seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dapat bergerak bersama demi menghadirkan pelayanan yang semakin baik dan mudah bagi masyarakat,” katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Direksi Bank Lampung, Kanwil DJPb Lampung, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta instansi terkait lainnya. (Rls)