Breaking News
light_mode

PPID Diperkuat, Pemprov Lampung Dorong Informasi Pemerintah Lebih Terbuka

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
  • print Cetak

PERISAILAMPUNG.COM — PEMERINTAH Provinsi Lampung memperkuat tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengoptimalkan kanal digital pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Evaluasi Kinerja PPID dan Percepatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (30/9/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan ketentuan wajib diketahui publik harus dikelola dan disampaikan secara transparan.

“Pemerintah memiliki kepercayaan dari masyarakat untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi. Karena itu, kita tidak perlu khawatir untuk membuka informasi yang memang menjadi hak masyarakat sesuai ketentuan,” ujar Marindo.

Ia mencontohkan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk APBD, yang perlu disampaikan secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan. Marindo juga meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya mengandalkan PPID utama di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), tetapi aktif menjalankan fungsi PPID di lingkungan masing-masing.

“PPID adalah pejuang informasi. Tugas utamanya memastikan informasi pemerintahan yang menjadi hak masyarakat dapat disampaikan dengan baik,” katanya.

Selain melalui media massa dan kanal resmi pemerintah, Marindo mendorong pemanfaatan media sosial sebagai ruang komunikasi publik. ASN di lingkungan Pemprov Lampung diharapkan memahami etika bermedia sosial dan ikut menyampaikan informasi mengenai pelayanan serta program pemerintah secara proporsional dan berbasis fakta.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menjelaskan, penguatan PPID diarahkan pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola pelayanan informasi publik di seluruh perangkat daerah. Setiap badan publik, kata dia, memiliki kewajiban menyediakan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ganjar menjelaskan, informasi publik memiliki klasifikasi berbeda. Informasi yang wajib tersedia setiap saat harus disiapkan oleh badan publik, sedangkan informasi yang bersifat serta-merta perlu disampaikan segera, terutama ketika menyangkut kepentingan masyarakat.

“Informasi seperti bencana atau kejadian yang berdampak kepada masyarakat tidak perlu menunggu permohonan. Informasi tersebut harus kita siapkan dan sampaikan kepada publik,” jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Kominfotik akan mendorong setiap perangkat daerah menyusun dan memperbarui daftar informasi publik di lingkungan masing-masing. Sementara informasi yang dikecualikan tetap harus melalui mekanisme sesuai ketentuan, termasuk pengujian konsekuensi apabila diperlukan.

Media Sosial Didorong Berbasis Manfaat

Penguatan keterbukaan informasi juga diarahkan pada perubahan pola komunikasi melalui media sosial pemerintah. Perangkat daerah didorong tidak sekadar mendokumentasikan kegiatan, tetapi menyampaikan informasi yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

“Yang ditonjolkan bukan hanya siapa yang hadir dalam rapat, tetapi apa hasilnya dan apa manfaatnya bagi masyarakat,” kata Ganjar.

Menurutnya, komunikasi publik bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfotik. Setiap ASN memiliki peran dalam menyampaikan informasi mengenai pekerjaan dan pelayanan pemerintah melalui media sosial masing-masing secara bijak dan bertanggung jawab.

Pengelolaan media sosial juga perlu dilakukan secara konsisten, faktual, dan tidak berlebihan. Informasi mengenai program, pelayanan, pembangunan, dan capaian pemerintah diharapkan dapat disampaikan secara lebih cepat serta terkoordinasi melalui PPID dan sekretariat perangkat daerah.

Ganjar menambahkan, apabila terdapat pemberitaan yang tidak sesuai fakta, perangkat daerah dapat menggunakan mekanisme hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan.

“Kalau ada informasi yang perlu diluruskan, kita punya mekanisme untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Yang terpenting, kita menjawab dengan data dan bukti,” ujarnya.

Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Roswandi turut mendorong penguatan koordinasi antarpengelola informasi di perangkat daerah. Menurutnya, sekretariat perangkat daerah perlu berperan aktif dalam menghimpun informasi program dan kegiatan untuk kemudian disampaikan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah.

“Yang kita bangun adalah kekompakan untuk menyampaikan informasi publik yang bermanfaat dan sesuai dengan pekerjaan yang memang dilakukan,” ujar Rendi.

Melalui evaluasi kinerja PPID tersebut, Pemprov Lampung menargetkan pengelolaan informasi publik semakin terintegrasi, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan komunikasi digital. Keterbukaan informasi diarahkan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari pelayanan publik agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Rls)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kampus Top Inggris Cardiff University Jajaki Kolaborasi Strategis dengan Universitas Bandar Lampung

    Kampus Top Inggris Cardiff University Jajaki Kolaborasi Strategis dengan Universitas Bandar Lampung

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 381
    • 0Komentar

    PERISAILAMPUNG.COM — UNIVERISTAS Bandar Lampung (UBL) kembali memperluas jejaring globalnya melalui kunjungan akademik delegasi Cardiff University, Inggris, Selasa (12/05/2026). Kunjungan ini bertujuan menjajaki kerja sama internasional di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia, dengan delegasi diwakili oleh Programme Director MSc in Business Management, Prabirendra Chatterjee, Ph.D. Pertemuan yang berlangsung di Kampus UBL itu […]

  • Wapres Gibran Tinjau Pelatihan Vokasi di SMKN 4 Bandar Lampung, Dukung Penguatan SDM Berdaya Saing Global

    Wapres Gibran Tinjau Pelatihan Vokasi di SMKN 4 Bandar Lampung, Dukung Penguatan SDM Berdaya Saing Global

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 372
    • 0Komentar

    PERISAILAMPUNG.COM – USAI menunaikan ibadah Salat Jumat di Masjid Raya Al-Bakrie, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung dengan meninjau pelatihan vokasi di SMKN 4 Bandar Lampung, Jumat (08/05/2026). Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan dunia […]

  • Percepatan Hilirisasi Komoditas Singkong, Ribuan Ton Tapioka Diekspor Perdana ke Tiongkok

    Percepatan Hilirisasi Komoditas Singkong, Ribuan Ton Tapioka Diekspor Perdana ke Tiongkok

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 351
    • 0Komentar

    PERISAILAMPUNG.COM – PROVINSI Lampung mempertegas posisinya sebagai pemimpin pasar tapioka nasional dengan memulai pengiriman ekspor perdana sebesar 3.330 ton ke Tiongkok, Selasa (05/05/2026). Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan hilirisasi komoditas singkong untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah dan kesejahteraan petani lokal. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan bahwa stabilitas ekosistem singkong kini menjadi […]

  • Unila Buka Pendaftaran Bakal Calon Rektor 2027–2031, Senat Pastikan Proses Transparan dan Berintegritas

    Unila Buka Pendaftaran Bakal Calon Rektor 2027–2031, Senat Pastikan Proses Transparan dan Berintegritas

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 194
    • 0Komentar

    PERISAILAMPUNG.COM — UNIVERSITAS Lampung (Unila) mulai memasuki tahapan Pemilihan Rektor (Pilrek) periode 2027–2031. Pendaftaran bakal calon rektor dibuka secara terbuka mulai 14 Agustus hingga 14 September 2026. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unila, Prof. Dr. Muhammad Akib, mengatakan seluruh tahapan Pilrek telah dipersiapkan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, objektivitas, akuntabilitas, netralitas, dan integritas. “Senat akan profesional dan […]

  • Eka Travilta Oktaria Raih Doktor Manajemen UBL, Teliti Model Baru Penguatan UMKM Fashion

    Eka Travilta Oktaria Raih Doktor Manajemen UBL, Teliti Model Baru Penguatan UMKM Fashion

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 214
    • 0Komentar

    PERISAILAMPUNG.COM — KEUNGGULAN UMKM fashion tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk secara efisien. Di tengah perubahan tren, digitalisasi, dan persaingan yang semakin ketat, kreativitas perlu diubah menjadi inovasi bernilai pasar agar usaha dapat berkembang dan bertahan. Temuan tersebut disampaikan Eka Travilta Oktaria, mahasiswa Program Doktor Manajemen Pascasarjana Universitas Bandar Lampung (UBL), dalam Ujian Terbuka […]

  • Sukseskan Sensus Ekonomi 2026: Menjemput Data, Menata Masa Depan Ekonomi Lampung

    Sukseskan Sensus Ekonomi 2026: Menjemput Data, Menata Masa Depan Ekonomi Lampung

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 206
    • 0Komentar

    PERISAILAMPUNG.COM – PEMERINTAH Provinsi Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Data yang lengkap dan akurat dinilai menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 […]

expand_less