Sisa Kebakaran Way Kambas Capai 30 Hektare, Pemprov Lampung Perkuat Pemadaman dan Mitigasi

PERISAILAMPUNG.COM — PEMERINTAH Provinsi Lampung mempercepat penanganan sisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, terutama kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur. Berdasarkan pemantauan terbaru, sekitar 30 hektare area di Way Kambas masih terindikasi terbakar atau berasap. Pemerintah terus mengintensifkan pemadaman dari darat dan udara, sekaligus memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah munculnya titik api baru di tengah kondisi cuaca yang masih kering dan panas.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh unsur penanganan bencana bergerak cepat menyelesaikan sisa kebakaran serta memperkuat pencegahan hingga tingkat desa. Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan TNI, Polri, relawan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Penanganan bencana tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Semangat kolaborasi itu harus kita dorong, dengan koordinasi yang baik bersama TNI, Polri, relawan, serta masyarakat di desa, kabupaten, kota, dan kecamatan,” ujar Gubernur Mirza dalam konferensi pers di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Lampung, Senin (19/10/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung Aswarodi menjelaskan, kebakaran di kawasan TNWK telah berlangsung selama 24 hari sejak 25 September 2026. Hingga laporan penanganan 18 Oktober, pemadaman dari darat telah menjangkau sekitar 192 hektare, sedangkan operasi pengeboman air atau water bombing telah dilakukan sedikitnya 923 kali dengan estimasi area yang terkena siraman sekitar 124 hektare. Pemantauan menggunakan drone pada pukul 17.00 WIB sehari sebelumnya masih mengindikasikan sekitar 30 hektare area terbakar atau berasap, tersebar di titik B sekitar 3 hektare, titik C sekitar 13 hektare, dan titik D sekitar 14 hektare.

Untuk menangani sisa kebakaran tersebut, operasi darat dilakukan oleh empat tim melalui pemantauan drone, pemadaman di Rawa Gelam dan titik B, serta pembukaan jalur sekitar 6 kilometer menuju titik D. Petugas masih menghadapi kendala berupa vegetasi yang rapat, keterbatasan peralatan dan logistik, serta jarak sumber air dari Sungai Way Pegadungan ke titik api yang mencapai sekitar 1,5 kilometer. BNPB memberikan dukungan peralatan pemadaman yang direncanakan didistribusikan kepada sekitar 350 personel satgas darat. Pemprov Lampung juga berharap adanya tambahan helikopter untuk memperkuat pemadaman dari udara.

Selain pemadaman, pemerintah memperkuat mitigasi melalui pemetaan titik panas atau hotspot. Aswarodi menyebut pemantauan dilakukan menggunakan citra satelit, aplikasi Pusdalops, serta laporan masyarakat dan BPBD kabupaten/kota. Data satelit diperbarui dua kali sehari, sekitar pukul 08.00 dan 20.00 WIB. Hasil pemantauan menunjukkan rata-rata 30–60 titik panas pada data malam yang dirilis pagi hari dan 80–100 titik pada data siang yang dirilis malam hari. Namun, titik panas tidak selalu menandakan kebakaran karena dapat pula berasal dari suhu panas atau aktivitas pembakaran terkendali.

Gubernur Mirza meminta data tersebut dimanfaatkan sebagai dasar pencegahan, bukan sekadar untuk menemukan indikasi kebakaran. BPBD diminta menyusun pola persebaran titik panas dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah kabupaten/kota agar kepala desa dapat mengidentifikasi wilayah rawan serta kebiasaan pembakaran yang berpotensi memicu karhutla. Sosialisasi dan patroli juga perlu ditingkatkan, terutama untuk mencegah pembakaran sampah maupun lahan selama musim kering.

Upaya pemadaman turut dilakukan di luar kawasan Way Kambas, antara lain kebakaran di sekitar gerbang tol Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dan tempat pembuangan sampah di sekitar kilometer 132B Tol Lampung Tengah, Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar. Kebakaran di Menggala pada 16 Oktober telah terkendali pada malam hari dan dilanjutkan dengan pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. Sementara kebakaran di lokasi pembuangan sampah berdampak pada area sekitar 1,5 hektare, tanpa laporan korban jiwa maupun bangunan terdampak.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengoordinasikan dukungan personel dan armada pemadam dari sejumlah daerah untuk menangani kebakaran di Lampung Tengah. Bantuan meliputi dua unit mobil pemadam dari Bandar Lampung serta masing-masing satu unit dari Metro, Lampung Selatan, dan Pesawaran, ditambah dukungan ekskavator. Alat berat digunakan untuk mengurai dan membolak-balik tumpukan sampah agar api yang masih membara di bagian dalam dapat dipadamkan secara menyeluruh.

Sebelumnya, BPBD Lampung bersama BNPB dan BMKG juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca pada 11–13 Oktober melalui tiga sorti penerbangan selama total 6 jam 16 menit, dengan penggunaan 3.000 kilogram natrium klorida (NaCl) sebagai bahan semai. Operasi tersebut dihentikan pada 18 Oktober karena tidak ditemukan awan potensial untuk penyemaian. Berdasarkan perkiraan BMKG yang disampaikan dalam konferensi pers, kondisi cuaca masih sangat kering dan panas sehingga kewaspadaan terhadap kebakaran perlu dipertahankan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Riski Sofyan melaporkan, hasil pengukuran kualitas udara di Bandar Lampung dan sekitarnya berdasarkan tujuh parameter Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masih berada di bawah ambang batas baku mutu. Pembaruan pukul 09.00 WIB pada 19 Oktober 2026 menunjukkan kualitas udara masih dapat diterima untuk kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau menjaga lingkungan dan menerapkan langkah perlindungan kesehatan, terutama bagi kelompok sensitif.

Terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau, Aswarodi melaporkan empat erupsi berdurasi pendek pada 18 Oktober 2026. Berdasarkan koordinasi dengan pos pengamatan dan relawan di Pulau Sebesi serta Pulau Tejang, abu vulkanik dilaporkan belum mencapai pulau-pulau terdekat dan kondisi gelombang masih normal. Pemerintah tetap memantau perkembangan aktivitas gunung dan mengimbau masyarakat mengikuti informasi serta rekomendasi resmi dari otoritas terkait.

Gubernur Mirza menegaskan, seluruh unsur pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat harus tetap siaga hingga musim hujan tiba. Penyampaian informasi bencana secara berkala juga perlu dilakukan agar masyarakat memperoleh perkembangan yang akurat, sementara setiap kejadian dapat ditangani secepat mungkin dengan mengutamakan keselamatan jiwa.

Melalui percepatan pemadaman sisa kebakaran, penguatan patroli, pemetaan titik panas, serta koordinasi lintas daerah hingga tingkat desa, Pemprov Lampung berharap kebakaran dapat segera dikendalikan dan kejadian berulang dapat ditekan. Langkah tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat dari dampak kebakaran dan asap, menjaga keselamatan pengguna jalan, serta mengurangi kerusakan lingkungan. (Rls)