Balai Besar PPTP Dorong Realisasi Target Hilirisasi Tebu di Lampung Utara

Foto: Istimewa

PERISAILAMPUNG.COM – TARGET tanam tebu di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun 2026 seluas 2.800 hektare berupa perluasan maupun bongkar ratoon.

Pj. Hilirisasi Tebu Lampung – Sumsel, Kus Haryanto, yang juga Kepala Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan siap mendorong percepatan realisasi hilirisasi tebu yang akan ditanam di tahun 2026.

Targetnya tahun 2026 seluas 2.800 ha tanaman perkebunan tebu di Kabupaten Lampung Utara. “Dengan semangat baru kita dorong percepatan proses tanam program hilirisasi tanaman tebu di Provinsi Lampung pada umumnya. Dan Kabupaten Lampung Utara khususnya,” kata dia saat rakor percepatan hilirisasi tebu bersama pemprov diwakilkan Kepala Dinas Perkebunan Lampung, Desti Arisandi, pemkab melalui Kepala Disbunnak Lampura, M Rizki, pihak perusahaan (Bunga Mayang), Kementan, penyuluh dan masyarakat kelompok tani di Wisma Tamu I PG Bunga Mayang, Kamis (21/5/2026).

Pihaknya mendorong pemerintah daerah, stake holder dan elemen masyarakat mendorong program swasembada pangan yang diinisiasi oleh Presiden-RI, Prabowo Subianto. “Termasuk energi, karena ada bio etanol-nya juga. Kita juga sudah menjalin kerja sama dengan pihak kejaksaan, mulai dari Kejagung, Kejati sampai dengan kejari dalam pembinaan. Dan untuk kepolisian akan segera, guna mengawal program tersebut,” terangnya.

Dalam memberikan penguatan, sekaligus pengawalan terhadap pelaksanaan program yang mendukung swasembada pangan dan energi itu. “Jadi program ini diberikan secara cuma – cuma (gratis), dijamin. Terlebih kalau dia (hilirisasi tebu) berlebih pembiayaannya maka harus dipulangkan,” tegasnya.

Dijelaskannya bahwasanya komoditas yang saat ini digeluti masyarakat di wilayah Lampung Utara (tebu) dapat menjadi pilihan dibandingkan komoditas lain.”Sebab ini program pemerintah, berapapun hasilnya (panen) pasti ditampung pemerintah. Saat ini harganya diatas 65 dan kedepannya bisa 68, karena bio ethanol terus digenjot. Kalau dibanding dengan komoditas saat ini sedang naik daun, ubi kayu misalnya itu bersaing harganya,” ungkapnya.

“Kalau singkong kan tidak, hari ini harganya tinggi besok – besok petani panen itu turun. Melihat ‘trend’ yang terjadi selama ini. Kalau inikan tidak,” imbuhnya.

Disisi lain, Ketua Kelompok Tani Semusim, Direktorat Tani Semusim dan Tahunan, Dirjend Perkebunan, Kementan-RI, Wahyudi menambahkan pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masalah pembiayaan dikala masa perawatan tanaman. “Demikian juga dengan hasil panen, berapapun kita siap menampung melalui pabrik – pabrik yang ditunjuk sebagai kepanjangan tangan menyerap hasil petani. Termasuk pupuk urea saat ini menjadi keluhan masyarakat,” tambahnya.

Petani Tebu asal Desa Tanah Abang, Kecamatan Bunga Mayang, Syarifudin, mengaku tantangan yang dihadapi masyarakat dalam program hilirisasi tebu ialah persoalan perawatan. Mulai dari masalah pupuk (Urea), sampai kepada pembiayaan lain seperti penyiangan sampai musim panen tiba. “Masalahnya kan itu perlu dirawat, tidak hanya disaat penanaman. Seperti pembersihan lahan dan pembajakan (HOK), kalau perawatannya asal maka hasil kurang dirasakan masyarakat petani,” ujarnya.

Sehingga menyulitkan masyarakat. Apalagi, beberapa diantaranya berusaha dilahan HGU. Dan kesulitan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, seperti KUR. “Jadi kami perlu penjelasan. Bagaimana petani, khususnya disekitar PG Bunga Mayang bisa tenang menjalankan usaha perkebunan tebu ini,” timpal petani tebu lain asal Desa Handuyang Ratu, Andre.

Mereka berharap pemerintah dapat membantu petani, sekaligus pendampingan dilapangan. Untuk memberikan kepastian terhadap usaha yang mereka lakukan.”Apalagi sekarang ubi kayu sedang naik – naiknya. Sudah ditembus Rp 1.800/kg, bagaimana tidak beralih,” imbuh petani lain asal Desa Penagan Ratu, Thamrin.

Petani tidak menyangka cukup terbantu dengan program hilirisasi tebu di Kabupaten Lampung Utara. Selain dibantu modal tanam (HOK) dan bibit, juga mendapat pembinaan langsung dari pemerintah. “Kalau untuk HOK, jumlah itu Rp3,6 juta/ Ha yang kami terima. Dan itu direalisasikan semua,” pungkasnya. (Rls)