Dari Lahan hingga Distribusi, Tata Kelola Pangan Lampung Diawasi Terintegrasi

PERISAILAMPUNG.COM – PEMERINTAH Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat tata kelola sektor ketahanan pangan melalui pengawasan yang terintegrasi. Langkah ini diawali dengan Entry Meeting Penugasan Pengawasan Sektor Ketahanan Pangan Triwulan III Tahun 2026 yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi titik awal pelaksanaan pengawasan terpadu antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Lampung guna memastikan program ketahanan pangan berjalan lebih efektif, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, mengatakan pengawasan akan menyasar sejumlah aspek strategis, mulai dari perlindungan lahan pertanian, pengelolaan infrastruktur irigasi, sinkronisasi data pangan, penyaluran pupuk bersubsidi, peran penyuluh pertanian, hingga rantai pasok komoditas dari hulu ke hilir.

Ia menegaskan, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada kualitas data yang disampaikan oleh perangkat daerah.

“Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Oleh karena itu, kami berharap data yang disampaikan benar-benar akurat,” tegas Agus.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Menurut Marindo, Pemprov Lampung terus memperkuat sektor pertanian melalui berbagai program, seperti pengembangan pupuk hayati cair di tingkat desa, stabilisasi harga komoditas strategis, serta Program Desaku Maju yang dirancang untuk memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk geotagging, guna mendukung penyusunan neraca pangan yang lebih akurat sekaligus memperkuat pengendalian inflasi dan kelancaran distribusi komoditas.

Marindo meminta seluruh perangkat daerah terkait memberikan dukungan penuh terhadap proses pengawasan dengan menyediakan data secara terbuka, memfasilitasi kebutuhan tim BPKP, serta aktif berdiskusi agar menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat tata kelola sektor pangan.

“Cita-cita pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Karena itu, kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi sangat penting,” ujar Marindo.

Melalui pengawasan yang terintegrasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap tata kelola sektor ketahanan pangan semakin kuat, transparan, dan mampu mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. (**)