Gubernur Mirza Tegaskan Pesisir Lampung Harus Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

PERISAILAMPUNG.COM — GUBERNUR Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong kawasan pesisir tidak sekadar menjadi ruang permukiman dan pariwisata, tetapi ditata sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Seminar Nasional bertajuk “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Kamis (20/8/2026).

Menurut Gubernur, Lampung memiliki modal besar untuk mengembangkan kawasan pesisir. Selain memiliki garis pantai strategis yang berada di jalur ALKI I, Lampung juga dianugerahi kawasan teluk dan potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Karena itu, ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung dapat menembus angka 8 persen sebagai bagian dari upaya memperkuat kontribusi daerah menuju visi Indonesia Emas.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung sudah punya potensi. Pertanyaannya adalah sudah sejauh mana potensi itu kita ubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung. Pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan nusantara tercatat mencapai sekitar 27 juta kunjungan, meningkat dari sekitar 17 juta kunjungan pada 2024. Sektor tersebut juga disebut memberikan kontribusi sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.

Namun, Gubernur menilai masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait rendahnya lama tinggal atau length of stay wisatawan. “Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang, tinggal lebih lama, belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh,” tegasnya.

Waterfront City Jadi Pengungkit Ekonomi
Dalam pengembangan kawasan pesisir Bandar Lampung, Gubernur menyoroti rencana pembangunan Waterfront City sepanjang sekitar 27 kilometer. Gagasan tersebut telah muncul sejak belasan tahun lalu, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, antara lain ego sektoral dan kompleksitas tata ruang antarpemangku kepentingan.

Menurutnya, pembangunan kawasan pesisir tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, sektor swasta, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan master plan ini, swasta harus sepakat dengan master plan ini,” jelasnya.

Untuk mewujudkan kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berkelanjutan, Gubernur menekankan sejumlah langkah strategis. Pertama, diperlukan perencanaan kawasan secara terpadu dengan komitmen bersama seluruh pihak.

Kedua, pembangunan harus tetap menjaga keseimbangan antara kelestarian ekologi dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial.

Ketiga, perlu ditetapkan target awal atau quick wins yang realistis sehingga pembangunan dapat memberikan dampak nyata terhadap daya tarik wisata dan perekonomian masyarakat lokal.
Keempat, setiap proyek investasi harus dipersiapkan secara menyeluruh, mulai dari tata ruang, kepastian legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan hingga skema pembiayaan.

Dengan demikian, gagasan yang selama ini masih sebatas project idea dapat ditingkatkan menjadi project ready to offer.
Gubernur berharap PII Wilayah Lampung dapat terus memberikan kontribusi keahlian dan kepakaran dalam merumuskan pembaruan rencana tata ruang kawasan pesisir yang aplikatif dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Pemkot Bandar Lampung Siap Berkolaborasi
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkolaborasi dalam penataan kawasan pesisir dan garis pantai kota.
Eva menyebut Bandar Lampung memiliki empat kecamatan yang berada di wilayah pesisir.

Selain itu, terdapat aset potensial sekitar 1,5 hektare yang dinilai dapat dikembangkan dan ditata secara profesional untuk mendukung kawasan pesisir. “Ayo kita jalan. Go, Pak, untuk Bandar Lampung! Kami siapkan dananya, Bapak yang mengerjakan. Insinyurnya ada di Bandar Lampung,” kata Eva.

Ia menambahkan, Pemkot Bandar Lampung terus membenahi infrastruktur dasar di kawasan pesisir, mulai dari jaringan drainase, akses jalan hingga penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat.

Pembenahan tersebut juga dibarengi dengan penguatan ekosistem pariwisata, termasuk pengembangan UMKM dan kesiapan sektor perhotelan, sehingga kawasan pesisir Bandar Lampung diharapkan tidak hanya menjadi wajah baru kota, tetapi juga ruang tumbuh bagi ekonomi masyarakat.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan perencanaan yang matang, kawasan pesisir Lampung diharapkan mampu menjelma menjadi ruang yang hidup—tempat ekonomi bergerak, wisata berkembang, lingkungan tetap terjaga, dan kesejahteraan masyarakat tumbuh bersama. (Rls)