OJK dan Pemprov Lampung Perkuat Hilirisasi Kelapa, Dorong Akses Pembiayaan Petani

PERISAILAMPUNG.COM – OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan dan OJK Provinsi Lampung bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, serta sejumlah instansi dan pelaku usaha menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), Kamis (5/11/2026).

FGD bertajuk “Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa Melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Lampung” tersebut bertujuan memetakan rantai pasok kelapa dari hulu hingga hilir, memperluas akses layanan keuangan, serta merumuskan kebijakan terpadu untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pengembangan ekosistem komoditas kelapa dinilai memiliki peran strategis bagi perekonomian Lampung. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang utama perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan II 2026.

Lampung memiliki areal perkebunan kelapa seluas sekitar 90 ribu hektare dengan total produksi mencapai 83,4 ribu ton pada 2025. Perkebunan tersebut terkonsentrasi di lima kabupaten sentra produksi, yakni Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengembangan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah melalui diversifikasi produk turunan kelapa.

Menurutnya, komoditas kelapa memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi, seperti cocofiber, cocopeat, briket, kopra, minyak kelapa, hingga tepung kelapa. Pengembangan produk turunan tersebut dinilai dapat memperkuat hilirisasi sekaligus meningkatkan daya saing komoditas kelapa Lampung.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, memaparkan sejumlah persoalan struktural yang masih dihadapi sektor perkebunan rakyat, terutama kebutuhan peremajaan tanaman (replanting), keterbatasan bibit unggul, serta kelembagaan petani yang belum terintegrasi secara optimal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, OJK mendorong pembentukan Closed-Loop Ecosystem atau ekosistem rantai pasok terintegrasi. Skema ini menghubungkan petani dengan dukungan teknologi dari akademisi, kepastian serapan pasar melalui perusahaan pembeli (offtaker), pemenuhan standar mutu ekspor melalui Balai Karantina, serta pembiayaan adaptif dari perbankan dan asuransi.

Dalam pendekatan tersebut, akses keuangan tidak hanya dipandang sebagai penyaluran kredit, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas petani melalui pembiayaan yang disesuaikan dengan siklus budidaya dan kebutuhan usaha perkebunan.

FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya OJK, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT), serta Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Kegiatan ini juga mendapat dukungan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, dan Bappeda.

Dari sisi pembiayaan dan perlindungan risiko, sejumlah lembaga jasa keuangan (LJK) turut berpartisipasi, yakni Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, BNI, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, serta Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Kolaborasi tersebut diarahkan pada sejumlah langkah strategis. Pertama, menyelesaikan berbagai persoalan di sektor hulu melalui pendampingan penerapan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP) oleh akademisi dan Dinas Perkebunan.

Kedua, memperkuat hilirisasi dengan melibatkan perusahaan offtaker komoditas kelapa, seperti PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, serta asosiasi petani PERPEKINDO. Keterlibatan para pelaku usaha tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pasar sekaligus mendorong terbentuknya harga yang berkeadilan bagi petani.

Ketiga, memetakan kebutuhan pembiayaan, mulai dari kredit modal kerja, kredit peremajaan perkebunan, hingga asuransi pertanian. Dukungan perbankan dan lembaga jasa keuangan tersebut diharapkan mampu menopang investasi serta keberlanjutan usaha pengolahan kelapa.

Selain penguatan pembiayaan, peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen juga menjadi perhatian penting. OJK Provinsi Lampung menekankan perlunya pemahaman keuangan bagi pelaku usaha dan kelompok tani agar fasilitas pembiayaan formal dapat dimanfaatkan secara bijak, produktif, dan disiplin.

Petani juga diingatkan untuk menjaga kelancaran pembayaran kredit guna mempertahankan kualitas riwayat pembiayaan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Di tengah maraknya penawaran layanan keuangan digital, masyarakat dan petani diimbau untuk mewaspadai berbagai bentuk kejahatan keuangan. OJK terus menyosialisasikan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum masyarakat mengambil keputusan finansial, serta mengingatkan agar tidak terjerat pinjaman online ilegal, investasi bodong, maupun judi online yang dapat merusak ketahanan ekonomi keluarga.

Melalui FGD PED Komoditas Kelapa ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi kolaboratif (action plan) yang konkret dan terukur, bukan sekadar menjadi forum diskusi.

Keberhasilan program tersebut nantinya diharapkan tercermin dari percepatan peremajaan perkebunan, peningkatan nilai tambah produk olahan kelapa, perluasan akses pembiayaan, serta terciptanya stabilitas pasar yang memberikan manfaat bagi petani.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha, Lampung diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu sentra komoditas kelapa yang berdaya saing global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Rls)