Dari Komoditas ke Industri, Lampung Perkuat Ekosistem Usaha untuk Tarik Investasi

PERISAILAMPUNG.COM — PEMERINTAH Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia untuk membangun iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan mampu mendorong peningkatan investasi di daerah.

Komitmen tersebut mengemuka saat Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi Ketua KPPU RI, M. Fanshurullah Asa, di Mahan Agung, Jumat (18/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Fanshurullah menyampaikan sejumlah agenda strategis yang dapat diperkuat melalui kolaborasi KPPU dengan Pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya sosialisasi sistem analisis daftar periksa kebijakan persaingan usaha yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam menyusun regulasi.

“Jadi sebenarnya kita mau memberikan masukan ketika Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota membuat peraturan, supaya dari awal tidak menyalahi prinsip persaingan usaha. KPPU sudah menyiapkan daftar periksa dengan 13 poin,” ujar Fanshurullah.

Menurutnya, daftar periksa tersebut diharapkan menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan yang disusun tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

KPPU juga menyampaikan perkembangan Indeks Persaingan Usaha (IPU) Provinsi Lampung. Berdasarkan data KPPU, IPU Lampung pada 2025 mencapai 5,04, meningkat dibandingkan 4,98 pada 2024 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,01.

Fanshurullah berharap capaian tersebut terus meningkat melalui dukungan pemerintah daerah, termasuk dalam pelaksanaan survei IPU yang melibatkan unsur pemerintah dan pelaku usaha. Menurutnya, iklim persaingan usaha yang baik dapat menjadi salah satu faktor pendukung bagi masuknya investasi ke Lampung.

“Kalau indeks persaingan usahanya tinggi, itu bisa menjadi daya tarik. Mau foreign direct investment atau investasi dari mana pun, silakan ke Lampung karena indeks persaingan usahanya bagus,” katanya.

Ia juga menilai Lampung memiliki peluang besar dalam menarik investasi melalui pengembangan potensi ekonomi daerah, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Potensi tersebut dinilai dapat diperkuat melalui pengembangan industri hilir sehingga komoditas daerah memiliki nilai tambah lebih besar.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa KPPU merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam membangun ekosistem dunia usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

“KPPU adalah salah satu instrumen pemerintah yang sangat strategis, terutama dalam membantu kami melihat ekosistem dunia usaha dan persaingan usaha. Semuanya demi pertumbuhan ekonomi yang baik, stabil, tumbuh, dan sustain,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu kekuatan utama perekonomian Lampung. Karena itu, arah pembangunan ekonomi daerah ke depan akan semakin diarahkan pada hilirisasi berbagai komoditas pertanian.

Menurutnya, nilai tambah komoditas yang dihasilkan Lampung masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan melalui industri pengolahan.

“Karena Lampung ini daerah sektor pertanian, maka arah utamanya adalah menghilirisasi pertanian-pertanian yang ada di kita,” jelasnya.

Gubernur Mirza menilai peningkatan daya saing daerah menjadi bagian penting dalam menarik investasi ke sektor hilirisasi. Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, terus berupaya menciptakan iklim yang kompetitif sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.

“Pemerintah, kami, nomor satu adalah bagaimana menjadikan Provinsi Lampung ini provinsi yang kompetitif dalam melakukan investasi untuk hilirisasi,” tegasnya.

Pengembangan industri hilir, lanjutnya, tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara sektor hulu dan hilir. Dengan ekosistem usaha yang saling mendukung, industri diharapkan mampu memperkuat rantai pasok, menyerap hasil produksi petani, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Posisi geografis Lampung yang strategis serta konektivitas dengan wilayah lain juga menjadi modal penting dalam pengembangan kawasan industri dan rantai pasok berbasis komoditas.

“Industri-industri ke depan kita undang untuk menghilirisasi komoditas yang ada. Bukan hanya Lampung, karena kita dekat dengan pelabuhan. Jadi supply chain-nya bisa mengambil aglomerasi lima provinsi,” kata Gubernur.

Gubernur Mirza menekankan bahwa penguatan dunia usaha perlu berjalan seimbang dengan upaya menjaga persaingan yang sehat dan kepentingan masyarakat. Sinergi dengan KPPU diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem usaha yang sehat, meningkatkan daya saing daerah, menarik investasi, serta mempercepat hilirisasi sektor unggulan Lampung. (Rls)