Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT RI ke 81, Pemkab Lampung Timur Perkuat Komitmen Dukung Kebijakan Nasional

PERISAILAMPUNG.COM — BUPATI Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, bersama Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur, KH. Ahmad Hanafiah, Jumat (14/8/2026).

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta berbagai elemen masyarakat. Kehadiran seluruh unsur tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap agenda kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rangkaian pidato kenegaraan diawali dengan sambutan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang menegaskan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan bangsa sekaligus memperkokoh fondasi perekonomian yang berkeadilan.

Menurutnya, seluruh elemen bangsa harus terus menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Pembangunan juga harus diarahkan agar memberikan manfaat secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan hingga ke daerah.

Sementara itu, Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyampaikan bahwa kekuatan Indonesia berawal dari daerah. Dengan mengusung semangat “Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat”, ia menekankan bahwa otonomi daerah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara optimal untuk mempercepat pembangunan nasional.

Sultan juga mengapresiasi berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mampu memperkuat ketahanan bangsa. Program swasembada pangan dan energi, pembentukan Kampung Merah Putih, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat disebut sebagai kebijakan yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sosial, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia turut mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. DPD RI, kata Sultan, akan terus menjalankan amanat sebagai representasi daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat nasional dengan semangat “Dari Daerah untuk Indonesia.”

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah akan tetap berorientasi pada kepentingan nasional yang vital serta mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Presiden menyampaikan bahwa mandat yang diberikan rakyat kepadanya akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Berbagai program pemerintah, menurutnya, akan terus diarahkan untuk kepentingan rakyat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjamin masa depan generasi penerus bangsa.

Salah satu prioritas utama pemerintah adalah mewujudkan swasembada pangan. Presiden menegaskan bahwa berbagai tantangan bangsa harus dihadapi dengan keberanian, kerja keras, serta kolaborasi seluruh elemen negara.
“Saya menerima mandat dari rakyat untuk menyelesaikan dan mengatasi berbagai persoalan bangsa. Tantangan akan kita hadapi dengan keberanian dan tekad yang kuat,” tegas Presiden.

Presiden juga mengajak seluruh lembaga negara untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju. MPR RI diharapkan terus menjadi rumah kerakyatan yang menjaga nilai-nilai demokrasi, sementara DPD RI memiliki peran penting dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan terus memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Dalam bidang ekonomi kerakyatan, Presiden menekankan pentingnya memperkuat sektor kelautan agar Indonesia mampu menjadi sumber kemakmuran bagi para nelayan. Pemerintah juga akan terus memberdayakan koperasi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat.

Penyaluran berbagai barang bersubsidi juga akan diperkuat melalui koperasi agar manfaatnya lebih tepat sasaran. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk mendorong koperasi menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional.

Melalui pelaksanaan Rapat Paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama DPRD menunjukkan komitmen untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera. (Rls)