Gubernur Mirza Pimpin Rakor Pangan, Lampung Ditarget Panen hingga 1 Juta Hektare per Tahun

Foto : Dok Adpim

PERISAILAMPUNG.COM — GUBERNUR Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui penguatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur pendukung, dan peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (26/5/2026).

Rakor tersebut dihadiri jajaran pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, serta perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam sambutannya, Mirza menyampaikan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare dan lebih dari 1,2 juta hektare lahan pertanian produktif, Lampung menjadi penopang utama produksi pangan di Sumatera dan sebagian Pulau Jawa.

“Fondasi utama ekonomi Lampung adalah pertanian. Karena itu, pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas bersama. Ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah produsen seperti Lampung,” ujar Mirza.

Ia menjelaskan, tiga komoditas utama yang menjadi kekuatan Lampung selama puluhan tahun ialah padi, jagung, dan singkong. Selain itu, sektor peternakan Lampung juga dinilai kuat melalui produksi ayam, telur, sapi, dan kambing yang menopang kebutuhan pangan nasional.

Menurutnya, surplus produksi pangan Lampung selama ini berkontribusi besar terhadap pasokan pangan nasional, terutama untuk wilayah Sumatera dan DKI Jakarta.

“Jagung Lampung menjadi bahan baku pakan ternak nasional, beras Lampung menyuplai berbagai daerah, dan singkong Lampung menopang industri tapioka nasional. Ini kekuatan besar yang harus terus dijaga dan ditingkatkan,” katanya.

Meski memiliki potensi besar, Mirza mengakui sektor pertanian Lampung masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari tata niaga yang belum berpihak kepada petani, distribusi pupuk yang belum optimal, hingga rendahnya produktivitas pertanian.

Akibat kondisi tersebut, kesejahteraan petani berjalan lambat dan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Dulu petani kita hanya bertani untuk bertahan hidup. Harga gabah rendah, pupuk sulit, harga hasil panen jatuh saat musim panen raya, sementara keuntungan petani sangat kecil,” ujarnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam membenahi sektor pangan, termasuk penetapan harga gabah, perbaikan distribusi pupuk, dan penguatan rantai pasok hasil pertanian.

Mirza menyebut kebijakan tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani.

“Hari ini harga gabah dijaga Rp6.500 per kilogram, pupuk mulai tersedia, dan tata niaga mulai dibenahi. Dampaknya, pendapatan petani meningkat dan ekonomi daerah mulai bergerak lebih baik,” katanya.

Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan petani terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat di daerah sentra pertanian, termasuk kenaikan penjualan kendaraan bermotor dan meningkatnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Ketika petani sejahtera, ekonomi desa bergerak. Anak-anak petani bisa sekolah lebih tinggi, konsumsi masyarakat meningkat, dan kualitas hidup masyarakat ikut membaik,” ujarnya.

Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui berbagai program strategis, seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan dryer jagung, penguatan distribusi pupuk, modernisasi alat dan mesin pertanian, hingga hilirisasi produk pertanian.

Menurut Mirza, peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kita tidak boleh berhenti pada produktivitas hari ini. Kalau produktivitas padi bisa naik dari 5 ton menjadi 8 ton per hektare, maka pendapatan petani juga meningkat signifikan,” katanya.

Ia menilai Lampung masih memiliki peluang besar meningkatkan hasil produksi karena produktivitas pertanian daerah saat ini masih berada di bawah sejumlah negara lain seperti Vietnam dan Tiongkok.

Selain itu, Mirza mengingatkan dunia berpotensi menghadapi ancaman krisis pangan dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, daerah produsen pangan harus memperkuat kapasitas produksi dan menjaga stabilitas pasokan pangan.

“Daerah yang memiliki pangan akan menjadi daerah yang kuat dan stabil. Karena itu, Lampung harus siap menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Mirza juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, serta pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mendukung peningkatan produksi pangan di Lampung.

“Seluruh kebijakan yang kita buat harus berdampak langsung kepada masyarakat. Ketika pertanian tumbuh, ekonomi daerah ikut tumbuh, kemiskinan berkurang, dan kualitas SDM meningkat,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi, Tin Latifah, mengatakan upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan kerja sama seluruh pihak.

Menurutnya, pemerintah menargetkan Luas Tambah Tanam (LTT) nasional mencapai 16,8 juta hektare dengan target luas panen padi sekitar 13 juta hektare.

Khusus untuk Lampung, pemerintah pusat menetapkan target luas panen sekitar 850 ribu hingga 1 juta hektare per tahun. Target tersebut dinilai sejalan dengan potensi dan posisi strategis Lampung sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional.

“Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama dalam mempertahankan swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden,” ujarnya.

Tin menilai capaian sektor pertanian Lampung, khususnya produksi padi, menunjukkan hasil yang sangat positif. Lampung saat ini masuk enam besar produksi padi nasional dan mencatat capaian tertinggi dalam sejarah produksi daerah.

Produksi padi Lampung pada 2024 tercatat sekitar 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan meningkat menjadi 3,2 juta ton pada 2025 atau naik 16,53 persen.

Sementara produksi beras Lampung meningkat dari 1,5 juta ton pada 2023 menjadi 1,6 juta ton pada 2024, lalu naik menjadi 1,8 juta ton pada 2025.

Kontribusi Lampung terhadap produksi pangan nasional juga meningkat dari 5 persen menjadi 5,11 persen di tengah penurunan produksi nasional pada 2024.

“Lampung menjadi salah satu tulang punggung utama tercapainya swasembada pangan nasional. Karena itu, target yang diberikan kepada Lampung juga lebih besar dibanding tahun sebelumnya,” katanya.

Tin menyebut pemerintah pusat menetapkan target produksi untuk Lampung sebesar 20 persen lebih tinggi dibanding capaian 2025 sebagai bentuk kepercayaan terhadap Lampung sebagai daerah penyangga pangan nasional.

Berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Lampung periode Januari-Juni 2026 diperkirakan meningkat sekitar 5,51 persen dibanding periode sebelumnya.

Peningkatan tersebut diproyeksikan tercapai apabila kondisi pertanaman yang ditanam pada Februari hingga April tetap aman dari kekeringan, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dan cuaca ekstrem.

“Di saat banyak provinsi mengalami penurunan produksi, Lampung justru masih mampu tumbuh positif. Ini capaian yang luar biasa,” ujarnya.

Dari sisi LTT, Lampung juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,42 persen pada periode Oktober 2025 hingga April 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Lampung bahkan masuk lima besar provinsi dengan pertumbuhan luas tanam positif secara nasional dan menempati posisi keempat.

Untuk mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan di Lampung, Kementerian Pertanian mengalokasikan program dan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 2026.

Anggaran tersebut mencakup berbagai kegiatan strategis, mulai dari pengelolaan air dan irigasi, rehabilitasi lahan, pembangunan jalan usaha tani, cetak sawah dan optimasi lahan, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, penyuluhan dan regenerasi petani, hingga hilirisasi pertanian. (Rls)