Lampung Perkuat Kolaborasi 10 Provinsi, Dorong Ketahanan Pangan dan Pariwisata Berkelanjutan
- account_circle Redaksi
- calendar_month 10 jam yang lalu
- print Cetak
PERISAILAMPUNG.COM — PEMERINTAH Provinsi Lampung mendorong penguatan kerja sama antar daerah melalui Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) untuk memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKD-MPU Tahun 2026 di Hotel Emersia, Kamis (19/11/2026).
Mengusung tema “Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan: Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh”, kegiatan ini dihadiri perwakilan 10 provinsi anggota FKD-MPU, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Turut hadir Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama MPU yang juga Rektor IPDN, Halilul Khairi.
Dalam sambutannya, Marindo menekankan pentingnya FKD-MPU menghasilkan program kerja terukur dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tidak ada daerah yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan secara mandiri, terutama di tengah tantangan ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.
“Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, serta memastikan tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik,” ujar Marindo.
Dalam penguatan sektor pangan, Pemprov Lampung mendorong pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di 10 provinsi anggota FKD-MPU. Platform tersebut diharapkan menjadi rujukan untuk memetakan kondisi pasokan pangan secara cepat dan akurat.
“Ketahanan pangan dibangun sebagai fondasi kesejahteraan, dan pariwisata didorong sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Marindo juga memaparkan empat langkah konkret yang perlu dilakukan FKD-MPU dalam memperkuat ketahanan pangan. Pertama, memperkuat kerja sama perdagangan dan distribusi komoditas pangan antar daerah untuk menghubungkan wilayah surplus dengan daerah yang mengalami defisit. Kedua, mengembangkan kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor guna menjaga kepastian pasokan serta stabilitas harga.
Ketiga, mendorong pengembangan teknologi dan pertukaran inovasi pertanian. Keempat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan pangan.
“Inilah esensi kerja sama antar daerah, yaitu membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah,” jelasnya.
Di sektor pariwisata, Marindo menyoroti posisi strategis Lampung sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Jawa, yang memiliki beragam destinasi unggulan alam dan bahari, seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, serta Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Ia mengusulkan promosi bersama melalui pengembangan paket wisata lintas provinsi atau bundling, yang mengintegrasikan destinasi unggulan di seluruh wilayah anggota FKD-MPU. Dengan demikian, potensi wisata masing-masing daerah dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata.
“Promosi bersama destinasi wisata antar daerah perlu dilakukan, sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata,” tuturnya.
Selain pangan dan pariwisata, Pemprov Lampung juga mengajak seluruh anggota FKD-MPU mempererat kolaborasi pada tiga bidang strategis lainnya, yakni penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanganan bencana bersama, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Marindo berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis, terutama dalam penguatan layanan digital, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.
“Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis, khususnya dalam penguatan layanan digital, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, serta mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wisata,” pungkasnya.
Dalam rangkaian kegiatan Monev FKD-MPU Tahun 2026, turut diluncurkan platform digital Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN). Peluncuran ini merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Ketahanan Pangan FKD-MPU untuk mengintegrasikan data dan memperkuat rantai pasok pangan antar 10 provinsi anggota, guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi, Tin Latifah, memaparkan strategi optimalisasi produksi pangan nasional pada provinsi anggota FKD-MPU dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan.
Narasumber kedua, Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Rickayatul Muslimah, menyampaikan materi mengenai pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan serta peluang sinergi konektivitas pola perjalanan wisata (travel pattern) antarprovinsi anggota FKD-MPU. (Rls)
- Penulis: Redaksi



