OJK dan Pemprov Lampung Jajaki Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan Strategis

Foto: Istimewa

PERISAILAMPUNG.COM – OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung membahas peluang penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan strategis di Kantor OJK Provinsi Lampung, Rabu (3/6/2026).

Pertemuan yang dihadiri Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Ir. Mulyadi Irsan, M.T., itu menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi berbagai peluang serta kesiapan yang diperlukan apabila Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan instrumen pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Instrumen obligasi maupun sukuk daerah dinilai dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan berbagai proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, sekaligus mengatasi keterbatasan anggaran daerah.

Dalam diskusi tersebut, turut dibahas sejumlah aspek penting yang harus dipersiapkan, mulai dari regulasi, kapasitas fiskal daerah, tata kelola, pemilihan proyek yang layak dibiayai, hingga kemampuan pembayaran kembali. Langkah ini diperlukan agar kebijakan yang diambil tetap menjaga kesehatan fiskal daerah dan kepercayaan investor.

Kebutuhan terhadap instrumen pembiayaan alternatif tersebut dinilai semakin relevan seiring menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 serta keterbatasan APBD di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Selain itu, Lampung dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu daerah pionir dalam penerapan obligasi atau sukuk daerah. Instrumen ini menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain fleksibilitas pembayaran pokok saat jatuh tempo, penentuan imbal hasil dan tenor yang lebih leluasa, fasilitas buyback tanpa penalti, serta skema pendanaan bertahap untuk berbagai proyek strategis.

Pemanfaatan instrumen tersebut juga diyakini dapat memperluas sumber pembiayaan pembangunan, memperkuat tata kelola keuangan daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, sekaligus menyediakan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat.

Ke depan, obligasi maupun sukuk daerah berpotensi diarahkan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur produktif, pengembangan ekonomi hijau, peningkatan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Selain membahas pembiayaan daerah, pertemuan tersebut juga mengulas penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Karbon Provinsi Lampung dan pengembangan Program DesaKu Maju Lampung Agrifuture.

Program DesaKu Maju menargetkan transformasi 2.446 desa di Lampung menuju status desa maju dan mandiri. Tahap awal program akan dimulai melalui pilot project di 30 desa yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.

Program ini berfokus pada pengembangan subsektor peternakan sapi potong dengan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada sektor hulu, program mencakup penyediaan bibit unggul, pakan mandiri, dan pupuk hayati. Sementara pada sektor tengah dilakukan penggemukan ternak dan pencatatan digital melalui e-Livestock. Adapun sektor hilir diarahkan pada hilirisasi produk daging, pengolahan limbah berbasis zero waste, serta integrasi pasar.

Melalui skema kemitraan tertutup (closed loop) bersama pihak swasta, program ini ditargetkan mampu mencetak 300 peternak muda aktif, membentuk 30 klaster komunal, dan mendirikan tiga koperasi peternak dalam 12 bulan pertama pelaksanaan.

Menanggapi peluang tersebut, Mulyadi Irsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera membentuk tim khusus guna menindaklanjuti rencana penerbitan obligasi atau sukuk daerah, sekaligus menyiapkan regulasi pendukung Program DesaKu Maju Agrifuture.

“Pemerintah Provinsi Lampung juga menginstruksikan dilakukannya deep dive analysis agar instrumen ini dapat memberikan dampak nyata dan seimbang bagi sektor pemerintahan maupun swasta,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, Lampung memiliki potensi ekonomi yang kuat yang ditopang sektor pertanian, perkebunan, logistik, pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah.

“Dengan perencanaan yang matang dan tata kelola yang baik, berbagai instrumen pembiayaan inovatif dapat menjadi katalis percepatan pembangunan daerah,” kata Mulyadi.

Hasil pertemuan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kajian kelayakan, pemetaan proyek prioritas, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan roadmap apabila Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan mengembangkan instrumen obligasi atau sukuk daerah pada masa mendatang.

Sementara itu, OJK menegaskan bahwa pengembangan instrumen pembiayaan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“OJK ingin memastikan bahwa setiap instrumen pembiayaan yang dikembangkan bukan sekadar menambah sumber dana pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan membangun Lampung yang lebih maju serta berkelanjutan,” pungkasnya.

Alternatif judul lain:

Lampung Siapkan Skema Obligasi dan Sukuk Daerah untuk Dukung Pembangunan

OJK Dorong Lampung Manfaatkan Pasar Modal untuk Pembiayaan Infrastruktur

Hadapi Keterbatasan APBD, Lampung Kaji Penerbitan Obligasi Daerah

Pemprov Lampung dan OJK Bahas Pembiayaan Kreatif Lewat Obligasi Daerah

Obligasi Daerah Jadi Opsi Baru Lampung Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen