Wapres Gibran Respons Keluhan Petani Lampung Timur, Harga Singkong hingga Jalan Jadi Perhatian

Foto Istimewa

PERISAILAMPUNG.COM – WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyerap langsung aspirasi petani singkong saat mengunjungi Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (15/7/2026).

Dalam dialog tersebut, petani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari rendahnya harga singkong, keterbatasan irigasi, kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga kondisi jalan yang menghambat distribusi hasil panen.

Perwakilan petani mengungkapkan, fluktuasi harga singkong menjadi persoalan utama yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Petani berharap pemerintah menetapkan harga yang lebih berpihak kepada petani, minimal di atas Rp2.500 per kilogram, agar usaha tani tetap memberikan keuntungan.

Selain itu, mereka juga meminta pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi, normalisasi saluran air, serta bantuan alsintan guna meningkatkan produktivitas pertanian. Sebagian besar lahan di wilayah Sukadana masih mengandalkan tadah hujan sehingga pasokan air menjadi kendala utama.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wapres Gibran memastikan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah regulasi untuk melindungi harga singkong di tingkat petani.

“Untuk masalah harga nanti akan kami lindungi melalui beberapa regulasi. Terkait pembatasan impor ubi kayu dan turunannya, kemudian penetapan harga acuan, serta standarisasi alat ukur dan timbangan. Kalau tiga hal itu sudah berjalan, saya yakin harga akan lebih stabil dan kesejahteraan petani akan meningkat,” ujar Gibran.

Selain perlindungan harga, pemerintah juga akan memperkuat permodalan koperasi agar distribusi pupuk, kebutuhan produksi, hingga akses pembiayaan petani menjadi lebih mudah. Gibran menegaskan usulan bantuan alsintan, pembangunan irigasi, normalisasi saluran air, dan pembangunan jalan akan segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah.

Perwakilan kelompok tani juga meminta pemerintah segera menetapkan kebijakan nasional mengenai harga dasar singkong sebagai payung hukum yang memberikan kepastian bagi petani. Menurut mereka, pembangunan irigasi dan bantuan alsintan harus menjadi prioritas karena mayoritas lahan merupakan sawah tadah hujan.

Menanggapi hal itu, Gibran menegaskan seluruh usulan akan menjadi perhatian pemerintah. “Nanti segera kami tindak lanjuti. Usulan dari kelompok tani akan kami prioritaskan,” katanya.

Dalam dialog tersebut, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian. Warga mengeluhkan kondisi sejumlah ruas jalan di Sukadana yang rusak dan menghambat aktivitas ekonomi, termasuk pengangkutan hasil pertanian.

Gibran mengakui persoalan jalan menjadi aspirasi yang hampir selalu diterimanya setiap berkunjung ke Lampung.

“Saya kalau ke Lampung pasti keluhannya jalan. Tapi tidak perlu saling lempar tanggung jawab antara provinsi, kabupaten, atau pusat. Nanti kita koordinasikan bersama. Jalan-jalan yang menopang kegiatan ekonomi akan kami prioritaskan,” tegasnya.

Sebelumnya, Wapres juga meninjau pembangunan Jembatan Way Bungur yang sempat mangkrak selama bertahun-tahun. Ia memastikan jembatan darurat akan rampung dalam dua pekan agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat, sementara pembangunan jembatan permanen akan dilanjutkan melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat perlindungan terhadap petani singkong melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Acuan Harga Pembelian Singkong. Pemprov juga mendorong hilirisasi komoditas ubi kayu melalui pengembangan kawasan bioetanol bekerja sama dengan PTPN serta mengusulkan pembangunan pusat riset ubi kayu di Lampung.

Di hadapan Wapres, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Timur merupakan penghasil singkong terbesar kedua di Provinsi Lampung dengan produksi sekitar 1,1 juta ton per tahun.

Menurut Ela, Kecamatan Sukadana memiliki hamparan lahan singkong terluas yang sebagian besar merupakan lahan tadah hujan. Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan pembangunan jaringan irigasi melalui program pompanisasi guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Terkait keluhan masyarakat mengenai jalan, Ela menjelaskan ruas jalan yang dimaksud telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaannya sempat mengalami keterlambatan akibat proses administrasi, namun dipastikan segera direalisasikan. “Bapak Ibu doakan semoga semua program yang telah direncanakan berjalan lancar,” ujar Ela.

Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Lampung Timur menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menjawab berbagai persoalan petani singkong. Melalui kepastian harga, dukungan sarana produksi, peningkatan infrastruktur, dan penguatan hilirisasi, pemerintah berharap kesejahteraan petani meningkat sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai sentra produksi singkong nasional. (Rls/**)