Gubernur Mirza Minta MBG Libatkan Petani, Peternak dan UMKM Lokal 

PERISAILAMPUNG.CON – GUBENRUR Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota se-Lampung di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (22/6/2026).

Pengurus APPMBGI dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi mendukung keberhasilan program MBG.

“Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Kepercayaan yang diberikan hari ini merupakan penghargaan sekaligus amanah yang saya yakin akan dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Mirza.

Menurutnya, kualitas generasi muda menjadi faktor utama yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Karena itu, pemenuhan gizi dan peningkatan kecerdasan anak harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.

“Program MBG merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan. Inilah salah satu cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan sejak lama,” katanya.

Mirza menjelaskan, program MBG tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga dirancang sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Kehadiran dapur MBG di desa-desa diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat rantai pasok lokal, serta melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan berbagai pihak lainnya.

Ia menilai Lampung menjadi salah satu daerah yang sangat membutuhkan keberlanjutan program MBG. Hal itu didasarkan pada sejumlah indikator pembangunan yang masih perlu ditingkatkan, seperti konsumsi protein masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka kemiskinan.

Menurut Mirza, Lampung merupakan salah satu daerah penghasil protein terbesar di Indonesia dengan komoditas unggulan seperti ayam, telur, ikan, dan jagung. Namun, tingkat konsumsi protein masyarakat masih tergolong rendah.

“Konsumsi protein masyarakat Lampung masih berada di lima terbawah secara nasional. Padahal kita merupakan daerah penghasil protein. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas SDM dan produktivitas masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Mirza meminta seluruh pengelola dapur MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra, dan pemasok menjalankan program tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Jalankan program ini dengan niat yang tulus. Anggap anak-anak penerima manfaat sebagai anak-anak kita sendiri. Jangan semata-mata berorientasi pada keuntungan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kualitas makanan, kebersihan dapur, tata kelola keuangan, hingga transparansi pelaksanaan program.

Selain itu, Mirza mendorong seluruh dapur MBG di Lampung memperkuat kerja sama dengan BUMDes, petani, peternak, dan UMKM setempat. Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, akan terus mengawal integrasi antara dapur MBG dan BUMDes agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras menjelaskan bahwa APPMBGI dibentuk sebagai wadah kolaborasi nasional untuk mendorong standarisasi pelaksanaan MBG sekaligus mengawal implementasi kebijakan pemerintah.

Menurutnya, saat ini kepengurusan APPMBGI telah terbentuk di 38 provinsi dan sekitar 160 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“APPMBGI bukan organisasi yang berorientasi pada jual beli atau kepentingan kelompok tertentu. Kami hadir untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Abdul Rivai mengatakan APPMBGI telah membangun MBG Command and Control Center yang berfungsi memantau pelaksanaan program secara real time, termasuk aspek keamanan pangan (food safety), ketahanan pangan (food security), serta rantai pasok bahan baku.

Selain itu, APPMBGI juga telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog guna mendukung penyediaan bahan pangan bagi dapur-dapur MBG di berbagai daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG harus terus dibenahi agar berjalan lebih baik dan profesional.

Ia menekankan bahwa berbagai persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat, termasuk kasus keracunan makanan, tidak boleh kembali terjadi.

“Sudah saatnya seluruh pihak siap menjalankannya dengan lebih baik. Jika masih terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat, termasuk kasus keracunan, tentu tidak bisa ditoleransi dan akan ditindak sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Kajati menambahkan, pengawasan terhadap kualitas makanan, pemenuhan standar gizi, serta tata kelola program harus dilakukan secara konsisten agar tujuan utama MBG dapat tercapai secara optimal. (Rls)