RTRW Pesisir Barat Dibahas, Pemprov Lampung Fokus Penataan Ruang dan Investasi

PERISAILAMPUNG.COM – PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat sebagai upaya menciptakan penataan ruang yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Penyusunan RTRW ini juga diharapkan mampu memperkuat iklim investasi serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Lampung terkait Raperda RTRW Kabupaten Pesisir Barat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (14/7/2026).

Marindo mengatakan, Forum Penataan Ruang merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RTRW karena menjadi wadah sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam menyelaraskan kebijakan penataan ruang.

Menurutnya, penataan ruang memiliki peran strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, sekaligus menjadi landasan pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Penataan ruang harus menjadi instrumen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Marindo.

Ia menegaskan, penyusunan RTRW harus selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah, mengacu pada RPJMN 2025–2029 beserta delapan Asta Cita, sekaligus mendukung kebijakan RPJMD Provinsi Lampung.

Marindo menjelaskan, Kabupaten Pesisir Barat berada di Koridor Ekonomi Wilayah III yang diarahkan sebagai pusat pengembangan ekonomi biru, penguatan branding pariwisata pesisir, serta pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Selain itu, wilayah tersebut juga merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pantai Barat Provinsi Lampung.

Karena itu, revisi RTRW diharapkan mampu mengarahkan pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi pesisir secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing sektor pariwisata, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung visi pembangunan Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, mengatakan daerahnya memiliki karakteristik wilayah yang unik. Di satu sisi, Pesisir Barat memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perikanan tangkap, serta pertanian dan perkebunan. Namun di sisi lain, sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kawasan hutan lindung, kawasan pesisir, serta wilayah rawan bencana.

Karena itu, menurut Tedi, penyusunan RTRW harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tata ruang yang baik bukan hanya mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan, RTRW akan menjadi pedoman utama pembangunan Kabupaten Pesisir Barat selama 20 tahun ke depan, mulai dari pemanfaatan ruang, pengendalian pembangunan, pemberian perizinan berusaha, penyusunan rencana pembangunan daerah, hingga sinkronisasi program lintas sektor.

Pada kesempatan itu, Tedi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan yang diberikan dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat.

“Kami sangat berterima kasih karena seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyusunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat,” pungkasnya. (**)