Sukseskan Sensus Ekonomi 2026: Menjemput Data, Menata Masa Depan Ekonomi Lampung

PERISAILAMPUNG.COM – PEMERINTAH Provinsi Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Data yang lengkap dan akurat dinilai menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (8/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov Lampung, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta berbagai unsur masyarakat untuk memperkuat partisipasi dalam pelaksanaan sensus.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menegaskan bahwa data memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, semangat persatuan yang dahulu diwujudkan melalui Sumpah Pemuda kini dapat diperkuat melalui kesadaran bersama terhadap pentingnya data.

“Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan, sensus berbeda dengan survei karena dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih lengkap. Karena itu, kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi menjadi bagian penting untuk menghasilkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.

Perkembangan ekonomi digital juga menjadi salah satu tantangan dalam pendataan. Semakin banyak masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi dari rumah dengan memanfaatkan teknologi.

“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” katanya.

Ia mengibaratkan pentingnya kejujuran dalam sensus seperti pasien yang memberikan informasi kepada dokter. Informasi yang benar diperlukan agar dokter dapat memberikan diagnosis dan penanganan yang tepat. Begitu pula pemerintah membutuhkan data yang akurat agar kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau tidak ada umpan balik dan kita tidak bicara jujur, resepnya bisa salah. Begitu juga dalam pembangunan, kalau datanya tidak benar, kebijakannya bisa tidak tepat,” jelasnya.

Gubernur juga mengajak tokoh masyarakat dan pengurus FPK yang mewakili berbagai suku dan etnis di Lampung menjadi penggerak partisipasi masyarakat. Menurutnya, tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan sekaligus menyampaikan pentingnya sensus kepada komunitas masing-masing.

“Bapak dan Ibu adalah kelompok referensi. Mari gelorakan kepada masyarakat bahwa sensus yang sukses akan menghasilkan data yang lengkap, sehingga kita bisa memproyeksikan ekonomi kita dan menentukan kebijakan yang lebih tepat,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung telah menunjukkan hasil positif. Pada tahap pertama, Lampung berhasil menempati peringkat pertama secara nasional.

Namun, capaian tersebut masih harus dipertahankan melalui dua tahapan evaluasi berikutnya. BPS pun mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan dukungan agar Lampung dapat mempertahankan prestasi tersebut.

Saat ini, sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Lampung. Petugas mendatangi berbagai lokasi, mulai dari pasar, pertokoan, industri, keluarga, hingga usaha yang dijalankan dari rumah.

Ahmadriswan menegaskan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus bukan terletak pada anggaran, metodologi, maupun teknologi, melainkan membangun kepercayaan masyarakat.

“Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya oleh masyarakat. Ketika tokoh masyarakat mengajak komunitasnya mendukung sensus, menyampaikan bahwa data BPS aman, dan mengajak masyarakat menerima petugas, maka kepercayaan itu akan tumbuh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data Sensus Ekonomi dibutuhkan untuk memperoleh gambaran perekonomian secara lebih rinci hingga tingkat wilayah. Selama ini, data ekonomi tingkat kabupaten/kota masih banyak menggunakan pendekatan survei sehingga belum sepenuhnya menggambarkan struktur ekonomi hingga tingkat kecamatan.

“Untuk bisa menjawab bagaimana struktur ekonomi di kecamatan tertentu, kita perlu data yang lengkap. Melalui Sensus Ekonomi inilah kita berupaya mendapatkan data tersebut,” jelasnya.

Ahmadriswan juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk menghasilkan indikator statistik dan menjadi dasar penyusunan kebijakan, bukan untuk kepentingan pemungutan pajak.

Menurutnya, struktur ekonomi Lampung saat ini sangat dipengaruhi konsumsi rumah tangga. Karena itu, informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, maupun aset masyarakat diperlukan untuk memperoleh gambaran ekonomi Lampung secara lebih utuh.

“Memang pertanyaannya bisa terkesan kepo, tetapi itulah modal kita untuk menyajikan potret terkini ekonomi Lampung,” ujarnya.

Pelaksanaan sensus juga menyesuaikan perkembangan aktivitas masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki kesibukan, khususnya di kawasan perumahan, BPS menyediakan mekanisme pendataan mandiri.

“Tidak ada pelaku usaha, tidak ada keluarga yang boleh terlewat cacah. Kalau ada yang terlewat, BPS merasa belum optimal dalam melakukan pekerjaan,” tegasnya.

Ketua FPK Provinsi Lampung, Hi. Darussalam, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, FPK sebagai wadah komunikasi berbagai kelompok etnis dan suku di Lampung memiliki peran penting dalam membantu BPS menjangkau masyarakat.

Darussalam mengajak seluruh anggota FPK memberikan data secara jujur sesuai kondisi sebenarnya.

“Bagaimana Lampung ini akan maju kalau kita sebagai masyarakat tidak memberikan data yang sebenarnya. Harapan saya kepada seluruh anggota FPK, bantulah memberikan data Sensus Ekonomi di Lampung dengan fakta yang ada,” ujarnya.

Ia menilai kerja sama FPK dan BPS juga dapat memberikan manfaat lebih luas, termasuk membantu menyediakan data mengenai keberadaan dan jumlah anggota berbagai kelompok suku dan etnis di Lampung.

Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Rahmat Yuda Kesatria, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama.

Menurutnya, konsolidasi antara BPS dan FPK penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kesalahpahaman antara petugas sensus dan masyarakat.

“Keberhasilan Sensus Ekonomi tahun 2026 bukan hanya tugas BPS semata, melainkan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Rahmat menyebutkan, capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi di Lampung saat ini telah mencapai sekitar 87 persen. Dukungan FPK, Kesbangpol, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mendorong capaian tersebut sekaligus mempertahankan posisi Lampung sebagai daerah dengan kinerja terbaik.

Ia menekankan pentingnya FPK sebagai wadah komunikasi yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan etnis. Selain sebagai agen sosialisasi, FPK juga diharapkan membantu mengantisipasi potensi penolakan, kesalahpahaman, maupun informasi keliru terkait pelaksanaan sensus.

“Ketika dunia sudah berubah, maka strateginya pun harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Kunci keberhasilan sensus adalah keterbukaan dan penerimaan dari masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Lampung bersama BPS dan FPK berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sinergi tersebut diharapkan mendorong masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan keterangan yang benar sesuai kondisi sebenarnya.

Dengan data yang akurat dan lengkap, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (Rls)