Marindo: Biro Perekonomian Harus Jadi Pusat Kendali Ekonomi Lampung

PERISAILAMPUNG.COM — PEMERINTAH Provinsi Lampung memperkuat peran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pusat analisis, koordinasi, dan pengendalian kebijakan ekonomi daerah untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, mandiri, dan inovatif.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Penguatan Peran Biro Perekonomian sebagai Pengendali, Pengintegrasi, dan Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Lampung yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif di Ruang Kerja Sekda, Jumat (28/8/2026).

Marindo mengatakan, Biro Perekonomian memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengoordinasikan berbagai kebijakan ekonomi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Menurutnya, jika Biro Organisasi berfokus pada tata kelola internal pemerintahan, maka Biro Perekonomian memiliki cakupan lebih luas dalam memastikan tata kelola ekonomi eksternal melalui koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait. “Biro Ekonomi ini lebih luas lagi. Kalau Biro Organisasi memastikan tata kelola internal, Biro Ekonomi memastikan tata kelola eksternal dalam hal ekonomi,” ujar Marindo.

Ia menegaskan, penguatan peran Biro Perekonomian sejalan dengan misi pertama pembangunan Provinsi Lampung, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.

Karena itu, Biro Perekonomian tidak boleh hanya berkutat pada rutinitas rapat dan administrasi, tetapi harus mampu menghasilkan analisis serta rekomendasi yang dapat menjadi dasar pimpinan dalam mengambil kebijakan secara cepat dan tepat.
Marindo memaparkan lima peran strategis yang perlu diperkuat.

Pertama, sebagai economic intelligence, Biro Perekonomian harus mampu membaca kondisi dan perkembangan ekonomi sebelum kebijakan ditetapkan serta menjadi sumber economic briefing bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, asisten, dan staf ahli, terutama terkait indikator strategis seperti pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kedua, sebagai economic policy hub, Biro Perekonomian harus mampu mengintegrasikan kebijakan lintas perangkat daerah. Peran ini mencakup penghubung berbagai kebijakan dan program ekonomi di sektor pertanian, energi dan sumber daya mineral, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, serta sektor strategis lainnya.

Ketiga, sebagai economic control, Biro Perekonomian harus membangun sistem peringatan dini atau early warning system terhadap berbagai indikator ekonomi strategis. Marindo mendorong adanya dashboard ekonomi Lampung yang menyajikan perkembangan indikator secara harian, mingguan, dan bulanan dengan penanda kondisi merah, kuning, dan hijau.

Dashboard tersebut tidak hanya memuat inflasi dan harga komoditas, tetapi juga investasi, ekspor, kinerja BUMD, pertumbuhan ekonomi, serta berbagai indikator strategis lainnya.
Keempat, Biro Perekonomian harus berperan sebagai economic problem solver.

Setelah mampu membaca indikator dan memberikan peringatan dini, Biro Perekonomian harus dapat menyusun rekomendasi penyelesaian terhadap berbagai persoalan ekonomi yang muncul.
Marindo mencontohkan persoalan kenaikan harga komoditas pangan.

Menurutnya, pemantauan data secara berkala memungkinkan pemerintah melakukan intervensi lebih cepat melalui perangkat daerah terkait. Ia menilai intervensi pasar yang dilakukan Dinas Perindustrian pada periode sebelumnya menjadi contoh pentingnya sistem peringatan dini dan respons cepat dalam menjaga stabilitas harga.

“Ketika saya rapat inflasi, harga beras naik. Dari data series minggu ke minggu, kita itu harusnya inflasi tinggi. Tapi karena Dinas Perindustrian melakukan intervensi dengan melaksanakan penetrasi pasar, ternyata asumsi itu tidak menjadi kenyataan. Malah kita deflasi,” jelasnya.

Kelima, Biro Perekonomian harus memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Marindo menegaskan, Biro Perekonomian bukan perangkat daerah teknis yang mengambil alih tugas OPD lainnya, melainkan menjadi pusat analisis dan kendali yang mampu membaca persoalan lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan perangkat daerah, dan memastikan kebijakan menghasilkan dampak.

“Biro Ekonomi itu harus menjadi mata, otak, ruang kendali ekonomi Gubernur, Sekda, dan Wagub. Membaca masalah lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan OPD, dan memastikan kebijakan ekonomi ini benar-benar menghasilkan dampak,” tegasnya.

Marindo juga meminta penguatan analisis terhadap dampak ekonomi dari setiap program pemerintah. Setiap program, kata dia, harus dapat diukur kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi.

Ia mencontohkan sejumlah program di sektor pertanian yang mulai dapat dihitung dampaknya terhadap perekonomian, termasuk program dryer dan POC. Ke depan, pendekatan serupa perlu diterapkan pada sektor kelautan dan perikanan maupun sektor lainnya.

Menurut Marindo, target pertumbuhan ekonomi Lampung hingga mencapai 8 persen pada akhir masa jabatan kepala daerah pada 2030 bukan sesuatu yang mustahil. Namun, target tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, pengukuran dampak, koordinasi lintas sektor, serta respons kebijakan yang cepat dan tepat.
Untuk itu, Marindo meminta jajaran Biro Perekonomian memperkuat budaya briefing secara rutin agar berbagai persoalan ekonomi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Ia berharap Biro Perekonomian mampu menjalankan fungsi strategisnya secara lebih proaktif serta menghasilkan informasi yang akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan. “Mudah-mudahan Biro Ekonomi seperti yang diharapkan, dapat menjadi mata dan telinga ekonomi bagi Pemerintah Provinsi Lampung,” pungkasnya. (Rls)