Gubernur Mirza: Hilirisasi Komoditas Lampung Harus Dimulai dari Desa
- account_circle Redaksi
- calendar_month 21 jam yang lalu
- print Cetak
PERISAILAMPUNG.COM — GUBERNUR Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan riset dan inovasi sains terapan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat hilirisasi komoditas berbasis desa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat memberikan opening speech pada Seminar Nasional IPTEK Terapan (SIPTEKTERA) bertema “Sinergi Inovasi Sains Terapan dan Transformasi Digital dalam Akselerasi Sustainable Development Goals (SDGs)” di Gedung Serba Guna Politeknik Negeri Lampung, Sabtu (29/8/2026).
Menurut Gubernur, tema SIPTEKTERA sangat relevan dengan arah pembangunan Lampung. Tantangan pembangunan ke depan, kata dia, bukan hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi memastikan hasil riset, penemuan, dan teknologi dapat diterapkan menjadi solusi nyata bagi persoalan masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara bagaimana menghasilkan pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan dan penemuan itu harus bisa menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, Lampung memiliki potensi besar di sektor pangan dengan luas daratan sekitar 3,3 juta hektare dan jumlah penduduk sekitar 9,6 juta jiwa. Kekuatan ekonomi tersebut ditopang sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan sejumlah komoditas unggulan seperti padi, jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, lada, tebu, kakao, kelapa sawit, dan karet.
Lampung juga merupakan salah satu sentra pangan utama nasional dengan produksi padi mencapai sekitar 3,5 juta ton per tahun. Besarnya potensi tersebut, menurut Mirza, harus diikuti dengan penguatan nilai tambah agar kesejahteraan masyarakat tidak semata-mata bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
“Kekayaan Provinsi Lampung ini murni adalah pangan. Kita punya sekitar 1,7 juta petani. Artinya, ketika harga komoditas bagus, petaninya akan makmur. Tetapi kalau harga komoditas rendah, kita sangat bergantung pada harga komoditas,” jelasnya.
Karena itu, momentum pertumbuhan ekonomi yang saat ini menunjukkan perkembangan positif harus dimanfaatkan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing. Pemerintah, kata Mirza, tidak ingin pertumbuhan ekonomi Lampung hanya bergantung pada kenaikan harga komoditas.
“Pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini tidak kita pakai untuk menaikkan harga lagi, tetapi menjadi waktu bagi kita untuk memperkuat daya saing,” katanya.
Salah satu tantangan yang harus segera dijawab adalah masih terbatasnya hilirisasi komoditas. Sebagian produk Lampung masih keluar daerah atau diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah dan peluang penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya dinikmati masyarakat Lampung.
Mirza mencontohkan komoditas kopi yang sebagian besar masih diekspor dalam bentuk green bean. Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah komoditas lainnya yang dikirim ke luar daerah untuk menjalani proses pengolahan lebih lanjut.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi yang tidak hanya mengandalkan industri berskala besar, tetapi juga dikembangkan secara inklusif hingga tingkat desa.
“Kita mendorong hilirisasi, tetapi hilirisasinya harus sesuai dengan struktur dan sumber daya yang kita miliki. Ke depan, yang belum dihilirisasi ini harus kita desain agar inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja,” tegasnya.
Menurut Mirza, hilirisasi berbasis industri besar memiliki keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja seiring semakin modernnya teknologi industri. Di sisi lain, Lampung setiap tahun menghadapi tantangan bertambahnya lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, dan pendidikan vokasi yang membutuhkan lapangan pekerjaan.
Karena itu, pengembangan ekonomi berbasis desa dinilai menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Salah satu langkah yang disiapkan Pemprov Lampung adalah pembangunan fasilitas pengering (dryer) komoditas di desa.
Keberadaan dryer, kata Gubernur, memungkinkan komoditas tidak lagi seluruhnya dijual dalam kondisi mentah. Setelah dikeringkan, komoditas dapat diproses lebih lanjut, termasuk diolah menjadi bahan baku pakan ternak.
“Setelah dibuat dryer, kita kasih pencetak pakan. Akhirnya desa bisa membuat pakan ayam dan kemudian mengembangkan peternakan ayam. Jadi yang tadinya di desa hanya ada komoditas mentah, ke depan ada beras, pakan, ayam, ikan, telur, dan produk lainnya,” jelasnya.
Konsep tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan dari tingkat desa. Desa tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi pusat produksi dan pengolahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.
“Ketika ada desa yang menghasilkan padi, maka desa itu harus bisa memberi makan masyarakatnya sendiri. Bukan hanya gabahnya, tetapi berasnya. Ketika ada jagung, desa harus bisa mengolahnya menjadi pakan untuk masyarakatnya. Itu namanya berdaulat pangan,” ujarnya.
Untuk mewujudkan konsep tersebut, Mirza menekankan pentingnya dukungan sains, riset, inovasi, dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Teknologi, menurutnya, tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat, melainkan harus dirancang berdasarkan ekosistem usaha dan kebutuhan masyarakat.
“Teknologi harus kita sesuaikan dengan ekosistem. Riset, sains, dan teknologi ke depan harus disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga nilai tambah yang dihasilkan bisa terintegrasi sampai ke level paling bawah,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Gubernur berharap Politeknik Negeri Lampung dan perguruan tinggi di Lampung dapat mengambil peran lebih besar sebagai pusat pengembangan teknologi terapan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut berbagai kebutuhan teknologi yang dapat dikembangkan bersama, mulai dari dryer, mesin pencetak pakan, mixer, mesin mekanisasi pertanian, hingga teknologi yang mendukung efisiensi produksi dan pengolahan komoditas di desa. “Saya ingin Poltek menjadi di garis terdepan. Saya sering meminta bantuan Poltek, misalnya dryer, mesin pakan, mixer, dan beberapa mesin yang kita butuhkan ke depan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Mirza menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam menjalankan transformasi ekonomi tersebut. Lampung, menurutnya, telah memiliki sumber daya alam, dukungan pembiayaan dari perbankan, serta pasar. Tantangan yang masih perlu diperkuat adalah ketersediaan SDM yang mampu mengelola teknologi dan mengembangkan usaha di desa. “Yang kita punya sumber daya alam, pendanaan dari perbankan ada, pasar juga ada. Yang kurang adalah SDM. Karena itu, kita harus menyiapkan SDM yang kuat,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan rencana dukungan beasiswa bagi mahasiswa dengan skema yang diarahkan untuk memperkuat SDM desa. Para penerima diharapkan dapat kembali dan berkontribusi di desa setelah menyelesaikan pendidikan. “Kita jangan hanya menciptakan mahasiswa-mahasiswa untuk mencari lapangan pekerjaan. Kita harus menciptakan SDM yang menjadi motor hilirisasi di desa,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat dapat membangun ekosistem ekonomi baru yang tumbuh dari bawah. Hilirisasi, kata Mirza, diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat daya saing Provinsi Lampung. (Rls)
- Penulis: Redaksi





