Gerakan Tanam Serempak Dorong Optimalisasi Lahan dan Percepatan Produksi Pangan

Foto: Istimewa

PERISAILAMPUNG.COM — KEMENTERIAN Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) kembali menggelar Gerakan Tanam Serempak, Jumat (21/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan indeks pertanaman (IP), memperluas areal tanam, sekaligus mempercepat peningkatan produksi pangan nasional.

Gerakan Tanam Serempak dipusatkan di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan dilaksanakan secara serentak di 25 provinsi. Kegiatan menyasar lahan Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2024 dan 2025 serta lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025 yang telah mendapatkan dukungan pemerintah.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti hadir bersama Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tin Latifah, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Adi Destriadi, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Endro Gunawan, jajaran pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, serta insan pertanian dari berbagai daerah.

Idha Widi Arsanti menegaskan, Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan nasional untuk memastikan lahan yang telah dibuka melalui program Oplah dan CSR segera dimanfaatkan dan menghasilkan produksi.

“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat. Penyuluh pertanian bersama petani menjadi ujung tombak untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan menghasilkan produksi yang optimal,” ujar Arsanti.

Menurutnya, lahan hasil Oplah dan CSR harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan indeks pertanaman, dari satu kali tanam menjadi dua bahkan tiga kali tanam. Berdasarkan realisasi periode Oktober 2025 hingga 19 Agustus 2026, luas tanam pada lokasi Oplah 2024 mencapai 605.130,16 hektare dengan IP 1,74. Oplah 2025 mencapai 772.939,12 hektare dengan IP 1,76, sedangkan CSR 2025 telah tertanami 66.157,78 hektare dengan IP 1,12.

Percepatan tanam juga diperkuat melalui program pompanisasi untuk mengantisipasi potensi kekeringan akibat El Nino. Penyuluh pertanian diminta memastikan petani mendapatkan informasi secara cepat dan tepat terkait teknologi budidaya, kondisi iklim dan cuaca, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Arsanti juga menekankan pentingnya konsolidasi lahan melalui Brigade Pangan. Pengelolaan lahan dalam hamparan yang lebih luas dinilai dapat meningkatkan efisiensi usaha tani, mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian, menekan biaya produksi, mempercepat waktu tanam, serta meningkatkan produktivitas.

Untuk menghadapi potensi kekeringan, pemerintah juga mendorong pemetaan sumber air dan penguatan pompanisasi. Penyuluh pertanian diminta segera menyusun Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagai dasar percepatan pelaksanaan program di lapangan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tin Latifah mengatakan, penguatan peran penyuluh menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Pemerintah terus mendorong penerapan Program Modern Agriculture Advance System (PM-AAS) yang mengintegrasikan teknologi dan mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani.

“Melalui penerapan teknologi dan mekanisasi pertanian, produktivitas usaha tani diharapkan terus meningkat dan mampu mendukung pencapaian target produksi pangan nasional,” kata Tin.

Ia menambahkan, mitigasi kekeringan juga diperkuat melalui program pompanisasi yang didukung akses energi di sentra pertanian. Kolaborasi dengan PLN melalui program Listrik Masuk Sawah diharapkan membuat operasional pompa air semakin optimal sehingga petani tidak sepenuhnya bergantung pada bahan bakar untuk menjaga ketersediaan air irigasi.

Dalam sesi dialog, Wakil Bupati Indragiri Hulu, Riau, Hendrizal, didampingi Kepala BBPP Lembang Ahmad Dedy Syahtori, menyampaikan tantangan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit di sejumlah wilayah.

Menanggapi hal tersebut, Arsanti menegaskan bahwa lahan yang telah masuk dalam program Cetak Sawah Rakyat diperuntukkan bagi pengembangan tanaman pangan, khususnya persawahan. Karena itu, pemanfaatannya harus tetap sesuai dengan tujuan program untuk mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional.

Pelaksanaan Gerakan Tanam Serempak melibatkan berbagai unsur, mulai dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI-Polri, hingga para petani. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat optimalisasi lahan sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. (Rls)