Transformasi Samsat Diperkuat, Pemprov Lampung Tekankan Pelayanan dan Kemudahan Pajak

PERISAILAMPUNG.COM — PEMERINTAH Provinsi Lampung mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) agar semakin mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).

Rakorda mengusung tema “Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan”. Menurut Gubernur, peningkatan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Gubernur mengatakan, Samsat merupakan salah satu layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar. Dengan rata-rata sekitar 5.000 masyarakat yang dilayani setiap hari, kualitas pelayanan di setiap titik Samsat turut membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah. “5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” katanya.

Karena itu, Gubernur menegaskan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak harus diawali dengan pembenahan pelayanan pemerintah. Masyarakat, menurutnya, harus mendapatkan pelayanan yang mudah, profesional, ramah, transparan, dan memberikan kepastian. “Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa aparatur pemerintah merupakan pelayan masyarakat sehingga budaya melayani harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, kualitas pelayanan juga berkaitan dengan tumbuhnya ekosistem ekonomi daerah, termasuk sektor pariwisata, UMKM, dan perhotelan. “Kalau kita sudah punya budaya melayani, maka pekerjaan ekosistemnya akan jalan sendiri. Karena pekerjaan kita memang berkaitan dengan pelayanan,” jelasnya.

Selain pelayanan, Gubernur menyoroti pentingnya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk mendukung pembangunan daerah. Lampung, kata dia, merupakan provinsi dengan karakteristik ekonomi pertanian yang membutuhkan dukungan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Gubernur menyebut Provinsi Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan dukungan anggaran. Karena itu, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kemampuan pemerintah membiayai pembangunan. “Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.

Gubernur juga mendorong Samsat dan Bapenda Lampung memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, inovasi, penyederhanaan birokrasi, evaluasi berkala, peningkatan kualitas pelayanan, dan digitalisasi harus terus diperkuat.

“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” ujarnya.

Gubernur menegaskan penerimaan dari sektor kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur jalan.
“Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan Rakorda Samsat 2026 bukan sekadar forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi menjadi forum strategis untuk menyatukan perspektif seluruh unsur Samsat.

Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian dan tantangan sekaligus merumuskan langkah kolaboratif dalam membangun pelayanan Samsat yang semakin profesional.

Ia berharap Rakorda menghasilkan kesamaan langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan potensi penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP melalui sinergi seluruh unsur Samsat di Provinsi Lampung. (Rls)