Pemprov Lampung Dorong Penguatan Regulasi Agraria
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 21 Nov 2026
- print Cetak
PERISAILAMPUNG.COM — PEMERINTAH Provinsi Lampung mendorong penguatan regulasi agraria guna memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta memastikan pengelolaan lahan berjalan secara adil.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah aspirasi daerah terkait kebutuhan regulasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan. Ia mengapresiasi kunjungan Baleg DPR RI yang menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan hukum di daerah.
Menurut Gubernur, pembentukan undang-undang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara, tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat serta menjadi landasan pelaksanaan pembangunan. Karena itu, penyusunan Prolegnas perlu memperhatikan evaluasi legislasi sebelumnya dan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk persoalan yang belum memiliki kepastian penyelesaian melalui regulasi yang memadai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemprov Lampung adalah konflik dan sengketa agraria. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat sekitar 45 kasus sengketa lahan di Lampung yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah, hingga masyarakat adat.
“Aturan-aturannya belum cukup rigid dalam menyikapi berbagai permasalahan ini. Dinamika ekonomi terus berkembang sehingga regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Ini yang harus kita selesaikan ke depan,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, persoalan pertanahan di Lampung berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun komoditas perkebunan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong perbaikan harga komoditas pertanian dinilai telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani.
Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri. Menurut Gubernur, kenaikan harga komoditas cenderung memberikan keuntungan lebih besar kepada pemilik lahan, sedangkan buruh tani yang menggarap lahan milik orang lain belum tentu memperoleh peningkatan pendapatan yang sebanding.
“Kenaikan harga komoditas memang bagus, tetapi yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah pemilik lahan. Sementara buruh tani yang bekerja menggarap lahan orang lain belum tentu merasakan manfaat yang sama. Ini menjadi salah satu persoalan yang perlu kita perhatikan,” jelasnya.
Gubernur berharap, aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi nasional, sehingga aturan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pemerataan manfaat pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara undang-undang yang dibentuk pemerintah pusat dengan peraturan daerah agar kebijakan dapat diterapkan secara selaras dan tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi.
Gubernur turut mengapresiasi peran anggota Baleg DPR RI dari daerah pemilihan Lampung, Bob Hasan, yang dinilai mampu menjembatani aspirasi masyarakat daerah ke tingkat nasional.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung beserta jajaran atas penerimaan dan fasilitasi kunjungan kerja tersebut. Ia menjelaskan, pada masa persidangan tahun sidang 2026–2027, Baleg DPR RI membentuk dua tim kunjungan kerja untuk penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027, yakni ke Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Bob Hasan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya DPR RI memastikan proses pembentukan regulasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa. Ia juga memaparkan perkembangan penyusunan regulasi, termasuk penyelesaian rancangan aturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang, serta menegaskan bahwa peraturan daerah harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Terkait persoalan agraria yang disampaikan Gubernur, Bob Hasan menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi salah satu landasan penting dalam menciptakan kepastian hukum atas pengusahaan dan pengelolaan lahan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Ia menegaskan, pengaturan reforma agraria bukan untuk menghambat investasi, melainkan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan.
Bob Hasan juga menekankan pentingnya membedakan penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat yang memiliki bukti hak atas tanah dapat memperoleh pemulihan hak atau restitusi. Sementara itu, redistribusi tanah menjadi salah satu instrumen reforma agraria, termasuk pengaturan alokasi 20 persen dari luasan HGU serta kewajiban penyediaan plasma bagi masyarakat.
Ia menegaskan, pengelolaan lahan berskala besar harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah usaha. Aktivitas ekonomi dan investasi tidak boleh hanya berkembang, tetapi juga harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan terbangun komunikasi dan kolaborasi yang semakin kuat antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPD RI, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab persoalan daerah dan mendorong pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat. (Rls)
- Penulis: Redaksi



