Membangun dari Ladang, Lampung Bidik Industri Pangan Nasional

PERISAILAMPUNG.COM – PEMERINTAH Provinsi Lampung terus mendorong transformasi sektor pertanian melalui pembangunan kawasan industri pangan. Langkah ini dilakukan agar komoditas unggulan tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rahmat Pambudy di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/7/2026).

Gubernur Mirza mengapresiasi kunjungan Menteri PPN beserta jajaran deputi Bappenas yang datang untuk melihat langsung potensi sekaligus kebutuhan pembangunan di Provinsi Lampung.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Menteri bersama para deputi. Kami berharap Bappenas dapat memberikan dukungan terhadap berbagai program percepatan pembangunan di Provinsi Lampung,” ujar Mirza.

Ia menjelaskan, Lampung merupakan provinsi seluas sekitar 3,3 juta hektare di ujung selatan Pulau Sumatra, dengan sekitar 70 persen penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

“Lampung tidak memiliki sumber daya tambang maupun minyak. Perekonomian daerah sangat bergantung pada sektor pertanian dan komoditas pangan,” katanya.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Lampung menempati peringkat keenam nasional dalam produksi padi dan peringkat kelima produksi jagung. Sekitar 70 persen hasil panen jagung dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak.

Lampung juga merupakan penghasil utama ubi kayu nasional yang memasok sekitar 70 persen kebutuhan tapioka Indonesia. Selain itu, Lampung dikenal sebagai produsen nanas terbesar dengan kontribusi sekitar 23 persen produksi nanas dunia, serta menjadi sentra produksi pisang, tebu, kopi, kakao, lada, karet, kelapa sawit, dan berbagai komoditas peternakan.

Untuk mempercepat transformasi ekonomi desa, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah program prioritas, di antaranya pembangunan fasilitas produksi pupuk hayati cair di 2.500 desa, pembangunan pengering (dryer) hasil pertanian di 500 desa, peningkatan kualitas SDM melalui program vokasi, serta penguatan hilirisasi komoditas pertanian melalui Program Desa Ku Maju.

Melalui program tersebut, pemerintah mendorong agar hasil pertanian diolah menjadi produk bernilai tambah di daerah asalnya, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Mirza, masih banyak komoditas unggulan Lampung yang belum diolah secara optimal sehingga peluang peningkatan nilai tambah masih sangat besar.

“Bagaimana sisa komoditas yang belum dihilirisasi ini dapat diolah di Lampung. Karena itu, dibutuhkan kawasan industri pangan agar nilai tambah tetap berada di daerah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pengembangan komoditas singkong sebagai salah satu prioritas. Produktivitas singkong, menurutnya, masih dapat ditingkatkan melalui penggunaan varietas unggul, peningkatan kadar pati, penerapan teknologi budidaya, serta penguatan kemitraan antara petani dan industri.

Di akhir sambutannya, Mirza berharap Bappenas mendukung pengembangan kawasan industri pangan di Lampung sebagai pusat hilirisasi komoditas pertanian nasional. Menurutnya, langkah tersebut akan memperkuat daya saing industri pengolahan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menyambut positif paparan yang disampaikan Gubernur Lampung. Ia menilai perencanaan pembangunan harus berangkat dari kondisi nyata di daerah, terutama dari desa.

Menurut Rahmat, identifikasi persoalan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung merupakan modal penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Bahkan, pendekatan pembangunan berbasis desa yang diterapkan Lampung akan dipelajari sebagai salah satu model perencanaan pembangunan.

Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Di Indonesia Timur ada daerah yang pertumbuhannya sampai 20 persen, tetapi pemerataannya rendah sekali. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin pertumbuhan tinggi dan pemerataan juga tinggi. Dari mana caranya? Pertanian. Pertanian seperti apa? Pertanian hilirisasi. Hilirisasi berbasis pertanian,” tegasnya.

Rahmat memastikan Bappenas siap mempelajari seluruh usulan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dirumuskan menjadi program pembangunan yang konkret. Ia juga menilai pengembangan komoditas singkong memiliki prospek strategis bagi masa depan Indonesia, baik untuk mendukung industri berbasis pertanian maupun pengembangan energi terbarukan. (Rls)