Sebelum Bara Menjalar, Jihan Minta Lampung Perkuat Kesiapsiagaan

PERISAILAMPUNG.COM — WAKIL Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, mulai dari personel, peralatan, akses sumber air hingga sistem penanganan di wilayah rawan.

Menurut Jihan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan di Lampung selama ini relatif mampu merespons kebakaran setelah titik api muncul. Namun, upaya pencegahan sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat agar potensi kerugian terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan.

“Sebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Artinya bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul itu sebetulnya kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat, tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” ujar Jihan.

Hal tersebut disampaikan Jihan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026). Rapat tersebut melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, perusahaan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Jihan mengatakan penguatan kesiapsiagaan menjadi penting karena Lampung saat ini memasuki periode kemarau. Berdasarkan paparan BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode yang perlu diwaspadai karena kondisi kering berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas.

Karena itu, Jihan meminta BPBD Provinsi Lampung bersama instansi terkait segera membuat pemetaan terpadu yang menggabungkan zona rawan kebakaran dengan posisi personel. Pemetaan tersebut tidak hanya mencakup sumber daya pemerintah, tetapi juga personel TNI, Polri, perusahaan, masyarakat peduli api, serta unsur lainnya yang dapat dikerahkan ketika terjadi kebakaran.

Pemetaan juga harus mencakup seluruh peralatan penanggulangan karhutla yang tersedia di Lampung. Data tersebut harus memuat jenis, jumlah, kondisi, serta lokasi peralatan sehingga ketika kebakaran terjadi, petugas dapat langsung mengerahkan sarana terdekat tanpa kehilangan waktu untuk mencari ketersediaannya.

Selain personel dan peralatan, akses terhadap sumber air menjadi perhatian utama. Jihan meminta Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai, dan BPBD memetakan embung, kanal, sungai, rawa, serta sumber air lainnya, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

“Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana,” tegasnya.

Menurut Jihan, pemetaan tersebut penting karena sejumlah wilayah rawan memiliki karakteristik geografis yang menyulitkan proses pemadaman. Kawasan gambut, misalnya, membutuhkan penanganan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan meski secara visual tidak terlihat terbakar.

Data BPBD Provinsi Lampung menunjukkan terdapat 194 titik panas di Lampung hingga 25 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang, dan dua rendah. Sebaran titik panas terkonsentrasi di wilayah utara, timur, dan tengah yang mencakup 11 kabupaten.

Sementara pada 26 Agustus 2026 hingga pukul 08.20 WIB, BPBD mencatat 47 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Pada pembaruan tersebut belum terdeteksi hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan kondisi kemarau masih berpotensi berlangsung hingga Oktober 2026, terutama di Lampung bagian utara, timur, dan tengah. Per 25 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan terbakar di Lampung mencapai sekitar 4.800 hektare.

Kondisi tersebut turut menjadi perhatian di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kepala Balai TNWK MHD. Zaidi, S.Hut., M.A.P. mengatakan dalam beberapa hari terakhir terjadi sejumlah kebakaran di kawasan tersebut.

Pada 21–22 Agustus 2026, kebakaran terjadi di wilayah Desa Braja Harjosari dengan luas area terbakar mencapai 673,4 hektare. Api berhasil dipadamkan pada 22 Agustus melalui operasi gabungan sekitar 250 personel yang terdiri atas petugas TNWK, TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat peduli api, masyarakat mitra polhut, kelompok tani hutan, dan masyarakat sekitar kawasan.

Kebakaran kembali terjadi pada 23 Agustus di Desa Braja Luhur dengan luas sekitar 123 hektare. Menurut Zaidi, vegetasi yang terbakar umumnya berupa alang-alang. Sementara hutan primer dan sekunder di kawasan tersebut belum terdampak.

“Vegetasi kawasan terbakar pada umumnya adalah alang-alang. Jadi alhamdulillah sampai saat ini hutan primer maupun hutan sekunder kita belum ada yang terbakar,” kata Zaidi.

Kebakaran berikutnya terjadi pada 24 Agustus di kawasan Resort Rantau Jaya, Lampung Tengah. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar tiga hingga empat jam dengan luas area terbakar sekitar 6,2 hektare.

Namun, penanganan kebakaran di kawasan TNWK masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber air dan akses menuju lokasi. Zaidi mengatakan sejumlah sungai dan rawa di dalam kawasan mulai mengering sehingga sumber air untuk pemadaman semakin sulit ditemukan.

Akses menuju lokasi kebakaran juga tidak selalu dapat ditempuh kendaraan. Pada kejadian terbaru, petugas harus menyeberangi sungai dan berjalan kaki menuju titik api karena kendaraan seperti mobil double cabin tidak dapat menjangkau lokasi. Kondisi cuaca yang kering disertai angin kencang juga membuat api di vegetasi alang-alang bergerak cepat.

Keterbatasan peralatan turut menjadi persoalan. Dari tujuh mesin pompa yang dimiliki TNWK, hanya dua dalam kondisi baik dan pada penanganan kebakaran terbaru hanya satu yang dapat digunakan. TNWK juga memiliki lima kendaraan roda empat dan tujuh sepeda motor, tetapi hanya tiga kendaraan roda empat yang dapat dioperasikan untuk penanggulangan kebakaran.

“Kita punya 44 personel polhut untuk luasan 125.000 hektare. Yang kita punya 17 personel Manggala Agni. Nah ini juga dengan peralatan seadanya, dan APD-nya juga kurang memadai,” ujar Zaidi.

Karena keterbatasan tersebut, Zaidi menilai dukungan lintas instansi sangat penting. Ia mengapresiasi pembentukan posko bersama serta dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk bantuan water bombing untuk pembasahan dan pendinginan kawasan.

Selain faktor alam, TNWK juga menemukan sejumlah persoalan sosial yang berpotensi memicu kebakaran. Di antaranya aktivitas masyarakat mengambil rumput di dalam kawasan, perburuan ilegal yang menggunakan pembakaran untuk menarik satwa, serta pembukaan jalur akses dengan cara membakar vegetasi bawah.

Untuk mencegah kejadian serupa, TNWK melakukan patroli dan deteksi dini bersama TNI dan Polri. Penegakan hukum juga diperkuat, terutama terhadap aktivitas perburuan ilegal yang berpotensi berkaitan dengan kejadian kebakaran di sejumlah lokasi.

Zaidi juga mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat serta penyediaan alternatif pakan ternak agar warga tidak perlu mengambil rumput dengan cara membakar kawasan. Sosialisasi pembukaan dan pengelolaan lahan juga terus dilakukan untuk mencegah api dari luar kawasan merembet ke dalam taman nasional.

Di sisi lain, BPBD melaporkan dukungan operasi modifikasi cuaca (OMC) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berlangsung 25–30 Agustus 2026 untuk tahap pertama. Apabila kondisi masih membutuhkan mitigasi, operasi tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Lampung juga mendapat dukungan dua helikopter water bombing dari BNPB yang disiagakan di Bandara Radin Inten II. Salah satu helikopter telah melakukan satu kali sortie dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karang Anyar dan selanjutnya diarahkan untuk membantu proses pendinginan kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Jihan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat tersebut. Namun, ia berharap Lampung dapat memperoleh helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau disiagakan di wilayah Lampung. Menurutnya, keberadaan helikopter yang selalu siap akan mempercepat respons ketika titik api muncul di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

“Kalau kita punya water bombing yang stand by di Lampung, begitu ada titik api yang sulit dijangkau, kita bisa langsung melakukan intervensi. Jadi tidak menunggu api membesar,” ujarnya.

Jihan juga meminta seluruh unsur bekerja dalam satu sistem komando dengan memanfaatkan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi. Hasil rapat diharapkan menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai personel, peralatan, sumber air, akses menuju lokasi, hingga SOP penanganan sehingga respons terhadap titik api dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

Penguatan mitigasi tersebut diharapkan tidak hanya menekan luas kebakaran, tetapi juga melindungi masyarakat, hutan, lahan, dan ekosistem Lampung dari dampak sosial, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan. Sebab, di tengah musim kemarau, menjaga hutan bukan sekadar memadamkan api yang telah menyala, melainkan memastikan bara tidak pernah sempat tumbuh menjadi bencana. (Rls)