Marindo Kurniawan Raih Posisi Kedua Nasional di ADLG Awards 2026

PERISAILAMPUNG.COM – SEKRATARIS Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, meraih peringkat kedua dalam ajang Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLG Awards) 2026. Penghargaan tingkat nasional ini menjadi bentuk apresiasi atas kepemimpinan dalam mendorong transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Raden Gani Muhamad, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, didampingi Ketua Tim Penilai ADLG Awards 2026, dalam acara Grand Award di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dalam ajang yang digelar Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia tersebut, peringkat pertama diraih Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Marindo menempati posisi kedua, disusul sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sumatera Selatan.

ADLG Awards merupakan ajang apresiasi bagi kepemimpinan sekretaris daerah dalam mengarahkan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Penilaian meliputi visi dan tata kelola digital (vision and governance), kepemimpinan teknologi (technology leadership), serta kemampuan membangun kolaborasi dan menyinergikan berbagai organisasi perangkat daerah (collaboration and orchestration).

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transformasi digital diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja birokrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan pembangunan aplikasi yang berjalan secara sektoral menjadi pengembangan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Dengan demikian, berbagai layanan dan sistem pemerintahan dapat saling terhubung sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Tomsi juga menekankan pentingnya peran sekretaris daerah sebagai koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus pengarah kolaborasi lintas perangkat daerah. Peran tersebut diperlukan agar seluruh OPD memiliki arah kebijakan yang selaras, menerapkan standar yang terintegrasi, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengembangan pemerintahan digital membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, bukan hanya instansi yang menangani urusan komunikasi dan informatika.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi data dan sistem digital, menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyelaraskan perencanaan dan penganggaran transformasi digital.

Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), juga dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan, mendukung analisis data, memetakan kebutuhan masyarakat, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan regulasi, etika, keamanan informasi, dan kesiapan sumber daya manusia.

Bagi Pemprov Lampung, penghargaan yang diraih Marindo menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara sekretariat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Bappeda, perangkat daerah pengelola keuangan, Inspektorat, serta seluruh OPD dalam membangun pemerintahan digital yang terpadu.

Kolaborasi tersebut penting agar inovasi digital tidak berhenti pada pembangunan aplikasi atau sistem, tetapi benar-benar mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, meningkatkan akuntabilitas, mempercepat koordinasi pemerintahan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui penguatan kepemimpinan digital dan integrasi layanan, Pemprov Lampung diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penghargaan ADLG Awards 2026 sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Lampung. (Rls)